MANOKWARI,KLIKPAPUA.com – Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) terus memperjuangkan hak politik Orang Asli Papua (OAP) dalam berbagai aspek pembangunan daerah.
Ketua MRPB, Judson Ferdinandus Waprak, menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk mendorong kebijakan yang dapat memberikan kepastian hukum bagi hak politik masyarakat adat Papua di tahun-tahun mendatang.
Dalam usulan yang telah disampaikan kepada pemerintah, MRPB menyoroti pentingnya perhatian terhadap hak-hak politik masyarakat adat. Hal ini bertujuan agar ke depan tidak ada lagi ketidakjelasan dalam proses pemilihan kepala daerah, baik di tingkat kabupaten, kota, maupun provinsi.
“Kami berharap pada tahun 2029 nanti, hak politik Orang Papua sudah tidak lagi menjadi perdebatan, tetapi telah memiliki landasan hukum yang kuat,” ujar Judson.
Ia menambahkan bahwa upaya MRPB dalam memperjuangkan hak politik ini telah dilakukan dengan membentuk asosiasi pada tahun 2024. Meskipun masih terdapat kendala dalam aspek regulasi, MRPB berkomitmen untuk terus memperjuangkan hak politik masyarakat adat melalui berbagai jalur, termasuk legislatif dan eksekutif.
“Kami berharap DPR Papua Barat, DPR RI, DPD RI, serta Kementerian Dalam Negeri dapat memberikan perhatian serius terhadap aspirasi ini. Selain itu, kami juga meminta Presiden Republik Indonesia untuk turut mengawal proses ini secara baik,” tambahnya.
Judson menegaskan bahwa MRPB akan terus mendorong agar regulasi yang mengatur keterlibatan OAP dalam politik lokal dapat dituangkan dalam peraturan daerah maupun peraturan pemerintah yang lebih tegas.
“Kami ingin agar aturan yang ada tidak lagi mengandung frasa ‘dan atau’ yang dapat menimbulkan interpretasi beragam dan berpotensi merugikan masyarakat Papua dalam politik,” jelasnya.
Di sisi lain, MRPB juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawal program pembangunan yang telah diusulkan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Judson menyampaikan bahwa rekomendasi yang telah diserahkan mencakup prioritas pembangunan di berbagai sektor, seperti infrastruktur jalan dan jembatan yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kami telah merangkum seluruh aspirasi dari masyarakat di berbagai kabupaten untuk dijadikan dasar dalam penyusunan rekomendasi pembangunan. Harapan kami, pemerintah dan pihak investasi di Papua Barat dapat bertanggung jawab dan bekerja sama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
Dengan berbagai upaya yang telah dilakukan, MRPB optimistis bahwa pembangunan di Papua Barat dapat berjalan lebih baik di tahun 2025. Lembaga ini juga berjanji untuk terus melakukan pengawasan terhadap implementasi program-program yang telah disepakati.(aa)
