MANOKWARI,KLIKPAPUA.com – Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) meminta Dewan Adat di setiap kabupaten dan kota di Papua Barat untuk lebih selektif dalam merekomendasikan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) melalui jalur Otonomi Khusus (Otsus).
Rekomendasi ini harus didasarkan pada kemampuan dan integritas calon, bukan sekadar keputusan asal-asalan yang dapat merugikan masyarakat adat.
Ketua MRPB Judson Ferdinandus Waprak menegaskan bahwa seleksi yang ketat sangat penting guna memastikan anggota DPRP jalur Otsus yang terpilih dapat bekerja secara efektif. Sinergi antara DPRPB dan MRPB menjadi hal yang krusial dalam pengawasan terhadap hak-hak dasar Orang Asli Papua (OAP).
Beberapa alasan yang mendasari permintaan MRPB agar Dewan Adat lebih selektif dalam merekomendasikan calon anggota DPRP Otsus adalah sebagai berikut:
Kualitas dan Kapasitas
Anggota DPRP jalur Otsus harus memiliki kemampuan politik, komunikasi, serta pemahaman mendalam mengenai kebutuhan masyarakat adat Papua agar mampu memperjuangkan hak-hak OAP secara maksimal.
Penguatan Fungsi Pengawasan
DPRPB dan MRPB memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan pelaksanaan Otsus berjalan sesuai tujuan, termasuk dalam melindungi hak-hak adat, tanah, dan budaya masyarakat Papua. Oleh karena itu, sinergi yang kuat antara kedua lembaga ini menjadi kunci keberhasilan implementasi Otsus.
Rekomendasi yang Tepat Sasaran
Dewan Adat sebagai pihak yang memahami kondisi masyarakat adat diharapkan dapat merekomendasikan calon yang benar-benar mewakili suara dan kepentingan masyarakat, bukan atas dasar kedekatan pribadi atau kepentingan kelompok tertentu.
Harapan ke Depan
MRPB berharap beberapa hal berikut dapat diwujudkan melalui proses seleksi yang lebih ketat dan transparan:
Penguatan Representasi OAP
Anggota DPRP Otsus yang terpilih diharapkan mampu membawa aspirasi masyarakat adat dengan lebih baik, khususnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, serta pelestarian budaya yang menjadi identitas Orang Asli Papua.
Sinergi yang Efektif
Kerja sama yang harmonis antara DPRPB Otsus dan MRPB diharapkan mampu memperjuangkan hak-hak dasar OAP secara menyeluruh dalam berbagai kebijakan yang diambil.
Transparansi dan Akuntabilitas
Proses pemilihan dan rekomendasi calon DPRP Otsus harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel, dengan melibatkan berbagai pihak guna memastikan legitimasi serta kredibilitas dalam seleksi.
Langkah ini diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan Otonomi Khusus Papua dan memastikan hak-hak OAP terlindungi serta terakomodasi dalam setiap kebijakan pemerintah. Ke depan, DPRP Otsus diharapkan dapat menjadi wadah yang benar-benar mewakili kepentingan masyarakat adat Papua secara adil dan berkelanjutan.(aa)