Percepat Pembangunan di Papua Barat, Pemerintah Perlu Bersinergi dengan MRPB

0
Ketua MRPB, Judson Ferdinandus Waprak.

Percepat Pembangunan di Papua Barat, Pemerintah Perlu Bersinergi dengan MRPB

Manokwari – Ketua Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB), Judson Ferdinandus Waprak, menyampaikan bahwa selama satu tahun terakhir, pihaknya terus beradaptasi dengan berbagai hal terkait lembaga. Namun, dalam proses tersebut, MRPB tetap berkomitmen dalam menyalurkan aspirasi masyarakat melalui Pokja Perempuan, Pokja Agama, dan Pokja Adat.

Menurut Judson, berbagai aspirasi yang telah diserap oleh MRPB telah disampaikan dalam bentuk dokumen kepada pemerintah melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Ia berharap usulan tersebut dapat diakomodasi dalam program kerja pemerintah ke depan, khususnya di tujuh kabupaten di Papua Barat.

“Kami berharap agar pemerintah dapat bersinergi dengan lembaga kultur seperti MRPB untuk menjalankan berbagai program pembangunan di tingkat desa, kampung, distrik, hingga kabupaten,” ujarnya.

Lebih lanjut, Judson menyoroti pentingnya keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, termasuk DPR dan pemerintah daerah, dalam mengawal program kerja yang diusulkan oleh MRPB. Salah satu fokus utama adalah percepatan pembangunan di sektor ekonomi masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur pasar dan akses ekonomi di beberapa kabupaten, termasuk Kaimana dan Teluk Bintuni.

Ia menekankan bahwa MRPB telah mendorong kerja sama dengan pihak BP Tangguh untuk membuka akses ekonomi yang diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat.

“Kami telah mengusulkan pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan di wilayah Bintuni sebagai bagian dari upaya peningkatan konektivitas masyarakat dengan sektor industri,” tambahnya.

Selain itu, MRPB juga mengusulkan pembangunan dermaga rakyat di beberapa lokasi strategis, seperti Dermaga Babo, Kampung Tanah Merah di Distrik Sumuri, serta Kampung Kemur Rejosari. Pembangunan infrastruktur ini diharapkan dapat menunjang aktivitas ekonomi masyarakat lokal, khususnya di sektor perikanan dan transportasi.

“Kami berharap pemerintah pusat dan daerah dapat segera menindaklanjuti usulan pembangunan Dermaga Babo yang mengalami kerusakan. MRPB telah melakukan penandatanganan kesepakatan bersama Bupati Teluk Bintuni dan Ketua DPRD untuk segera merealisasikan aspirasi masyarakat terkait infrastruktur ini,” ungkap Judson.

Dalam perencanaan tahun 2025, MRPB berharap agar pemerintah dapat menindaklanjuti berbagai usulan yang telah disampaikan melalui mekanisme APBD. Judson mengapresiasi dukungan Ketua DPR Papua Barat dan seluruh anggota DPRD yang telah membantu dalam mendorong aspirasi masyarakat melalui penganggaran daerah.(aa)


Komentar Anda

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.