Ketua MRPB Maxsi Nelson Ahoren. (Foto: Aufrida/klikpapua)
MANOKWARI,KLIKPAPUA.com– Hingga 10 Maret 2021, MRPB telah menerima sebanyak 1.692 permohonan rekomendasi untuk Bintara Otsus dari tiga kabupaten yakni Manokwari, Pegunungan Arfak dan Manokwari Selatan.
“Untuk data masing-masing kabupaten belum dipisahkan, namun sementara Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Pegunungan Arfak belum mencapai 50an,” kata Ketua MRPB Maxsi Nelson Ahoren saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (16/3/2021).
Menurut Maxsi, pendaftar yang paling banyak dari tiga Kabupaten ini adalah Kabupaten Manokwari, dan data permohonan yang sudah diverifikasi kurang lebih 900 lebih.
MRPB telah melakukan verifikasi berdasarkan golongan klasifikasi, untuk klasifikasi A (OAP) ada 1.118 orang, klasifikasi B (Mama OAP) ada 80 dan klasifikasi C (lahir dan besar di Papua) ada 494 orang.
Dikatakan Maxsi, Kamis nanti tim MRPB akan melakukan pertemuan bersama tim Polda Papua Barat, guna membahas tata cara pelaksanaan penerimaan rekrutmen di kabupaten/kota di Papua Barat.
Setelah pertemuan dengan tim Polda Papua Barat dan melakukan koordinasi, pekan depan tim MRPB akan bergerak ke daerah pemilihan masing-masing untuk melakukan verifikasi berkas administrasi. Sedangkan untuk kesehatan dan tinggi badan akan dikembalikan kepada polres masing-masing. “Saat verifikasi nantinya disitu akan di lihat juga apakah calon pendaftar bertato, atau memiliki riwayat penyakit yang sangat kronis dan lain-lainnya, maka dengan sendirinya akan gugur,” katanya.
Seleksi menurutnya, tetap dilaksanakan di kabupaten, meliputi, umur, tinggi badan, administrasi dan menyangkut kesehatan. Lanjut Maxsi, MRPB akan ikut andil dalam pemeriksaan, karena ini menyangkut penggunaan dana Otsus, karena pertanggung jawaban dana ini kepada pemerintah dan kepada masyarakat. MRPB akan melakukan pengawasan secara baik.
“Di sini yang kami khawatirkan jangan ada kecolongan, karena terindikasi ada beberapa orang yang sudah melakukan pendaftaran di beberapa kabupaten dengan menggunakan data-data yang tidak sesuai. Di sini yang kami ingin jangan ada manipulasi KTP dan data keluarga, oleh karena itu kenapa MRPB turun lapangan karena yang jelas kami akan tau dengan turun lapangan sehingga mendapat data yang valid,” pungkasnya. (aa)
