MANOKWARI, KLIKPAPUA.com- Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meminta pemerintah daerah di Papua Barat mengoptimalkan pemanfaatan dana desa untuk penanganan stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem.
Hal ini dikatakan Menko PMK Muhadjir Effendy dalam zoom meeting bersama para kepala daerah di Papua Barat dan Papua Barat Daya pada Selasa (22/3/2023) di lantai 4 Aston Niu Hotel Manokwari.
Zoom Meeting berkaitan dengan Percepatan Penurunan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten/Kota Se- Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya dan dihadiri asisten II Setda Papua Barat Melkias Werinussa, Pj Sekda Papua Barat Daya Edison Siagian, serta bupati/wali kota di Papua Barat dan Papua Barat Daya.
“Mohon dalam penanganan stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem itu memaksimalkan penggunaan dana desa,” kata Muhadjir.
Dikatakan Menko PMK Muhadjir bahwa, penghapusan Kemiskinan ekstrem dan stunting harus ditangani secara terpadu, karena disetiap keluarga kemiskinan ekstrim ada potensi stunting. Menangani kemiskinan ekstrim secara tidak langsung juga menangani stunting.
“Keluarga miskin ekstrem itu memiliki potensi stunting yang besar. Artinya kalau menangani kemiskinan ekstrem akan menyelesaikan stunting juga,” bebernya.
Disebutkan, keluarga kemiskinan ekstrim yang berpotensi stunting di Papua Barat cukup tinggi seperti di Pegaf masih diangka 73 persen, Manokwari 76 persen, Teluk Bintuni 73 persen, Mansel 64 persen, Kaimana 69 persen dan kabupaten Fakfak 77 persen.
Kondisi stunting Papua Barat meningkat 3,8 persen dari tahun 2021 yaitu 26,2 persen ke tahun 2022 menjadi 30 persen. Sementara untuk tingkat kemiskinan ekstrim Papua Barat sebelum pemekaran Papua Barat Daya sebesar 8,5 persen, dan setelah pemekaran Papua Barat Daya menjadi 9,43 persen.
Dana desa secara nasional dialokasikan Rp70 triliun, realisasi baru mencapai 12,5 triliun. Realisasi Papua Barat dari pagu alokasi Rp662,5 miliar dana desa telah tersalur 52,5 miliar atau 7,92 persen. BLT telah tersalurkan Rp2,6 miliar.
“Ini bapak kepala Bapedda mohon gambaran dana desa seperti ini, Papua Barat masih memerlukan percepatan dalam penyerapan dana desa di seluruh Papua Barat,” kata Menko PMK Muhadjir. (dra)
