JAKARTA,KLIKPAPUA.com—Komisi V DPR Papua Barat akan mendorong anak asli Papua untuk diakomodir dalam semua jenjang sekolah unggulan yang sudah ada maupun yang akan dibuka.
Hal ini akan diperkuat dalam pembobotan revisi UU RI Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, yang presentasinya meningkat dari 16 persen menjadi 20 persen.
“Presentasinya naik, ini peluang bagi kita buka sekolah unggulan di semua jenjang mulai dari SD, SMP juga SMA unggulan yang sekarang sudah ada, khusus untuk anak-anak OAP yang latar belakang ekonominya lemah, termasuk mereka yang sekarang terlantar, terjun dalam hal hal berbahaya,”ungkap Ketua Komisi V Demianus Rumpaiddus usai melakukan pertemuan bersama Komisi E DPRD DKI Jakarta.
Poin pendidikan dalam revisi UU Otsus sementara diboboti sehingga apa yang disampaikan Anggota Komisi E Dr H Achmad Nawawi SH.,M.Si akan dijadikan konsep bagaimana anak-anak OAP yang hidup dalam keterpurukan ekonomi harus terakomodir.
Menurut Rumpaiddus, Sekolah unggulan yang sama sudah ada dibali dan palembang yang pada kenyataannya rata-rata lulus dengan presentasi nilai yang bagus dan banyak yang melanjutkan ke universitas terbaik di luar negeri.
Terkait pendidikan dijamin dalam UUD RI Pasal 31 yang menyatakan bahwa setiap warga indonesia berhak mendapat pendidikan yang baik disemua jenjang, sehingga hal ini harus didorong baik legislatif maupun eksekutif.
Dalam kunker tukar pendapat itu pihaknya mendapat banyak referensi salah satunya Perda tentang pendidikan DPRD DKI, sehingga perda tersebut yang akan dibawa dan dibagikan juga ke dinas pendidikan untuk dipelajari bersama. Poin-poin yang dianggap penting dalam perda tersebut yang diharapkan dapat menjadi dasar bagi pemprov untuk dikolaborasikan untuk diimplementasikan di Papua Barat. “Realita SMA Taruna Nusantara Kasuari Papua Barat, hanya anak-anak orang tua berduit saja yang diseleksi masuk di sekolah itu. Hal ini juga mendapat keluhan dari para orang tua OAP yang ekonomi lemah dan harus diperhatikan,”tandasnya
Menurut Rumpaidus, jika SMA tersebut dibuka seluas-luasnya untuk anak Papua yang tidak mampu, ditunjang dengan tenaga pendidik dengan gaji memadai maka kualitas pendidikannya juga akan baik. “Sekolah unggulan juga harus dari tingkat SD , SMP dan SMA. Ini yang kedepan akan kita dorong,”tukasnya. (aa)
