MANOKWARI,KLIKPAPUA.com— Ketua Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB), Judson Ferdinandus Waprak, menyoroti kondisi infrastruktur yang memprihatinkan saat melakukan penjaringan aspirasi di Kabupaten Kaimana dan Teluk Bintuni.
Di tengah kunjungannya, Waprak menemukan sejumlah pekerjaan pembangunan jembatan yang terbengkalai, dengan kejadian paling mencolok adalah terputusnya Jembatan Babo di Kabupaten Teluk Bintuni.
Menurut Waprak, Jembatan Babo bukan hanya menjadi pusat aktivitas masyarakat, melainkan juga berperan sentral bagi industri negara di wilayah tersebut, termasuk BP LNG dan Genting Oil.
Putusnya jembatan tersebut mengancam berbagai operasional industri BP Tangguh dan Genting Oil yang merupakan investasi Negara sangat besar diwilayah Papua Barat dan menghambat pertumbuhan ekonomi lokal.
Waprak juga mengungkapkan keprihatinan terhadap kondisi Jembatan Babo yang telah digunakan bertahun-tahun, dan menurutnya sudah tidak memenuhi standar keamanan karena usia konstruksinya yang sudah tua.
Dia menekankan perlunya tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah, instansi terkait, dan pihak swasta untuk memperbaiki infrastruktur yang rusak.
Terkait masalah ini, Waprak menekankan pentingnya menghindari saling menyalahkan, dan mengajak semua pihak untuk bekerja sama dalam memperbaiki situasi tersebut demi kepentingan bersama.
Dia menyadari bahwa keterhubungan infrastruktur merupakan kunci bagi kelancaran aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat di Papua Barat.
Selain itu, Waprak juga memperhatikan masalah infrastruktur transportasi antar-kampung dan distrik sampai ke Kabupaten Kaimana yang ada di Distrik Etna. Terdapat dua jembatan yang pekerjaanya terbengkalai sampai saat ini terdapat di Kampung Bamana dan Boaiya.
Dia menyatakan bahwa transportasi antar-kampung, termasuk penyediaan listrik, sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan kelancaran aktivitas sehari-hari.
Waprak menekankan perlunya tindakan segera dari pemerintah daerah dan provinsi untuk memantau dan menangani masalah ini dengan serius, agar pembangunan tidak terbengkalai dan kesejahteraan masyarakat dapat terjamin.
Dia juga meminta pihak terkait, termasuk pemerintah daerah, stakeholder swasta, dan masyarakat, untuk bersatu demi memperbaiki jembatan-jembatan yang rusak dan menjaga konektivitas wilayah Papua Barat.
“Dalam waktu dekat pihak MRPB akan menggandeng DPR Otsus Komisi A untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama dengan pihak Pemda Bintuni, KUPP Bintuni, Dinas Perhubungan Provinsi dan Kabupaten, Dirjen Perhubungan dan Pihak Swasta dalam melakukan RDP di maksud,” pungkasnya.(aa)
