Ketua MRPB Maxsi Nelson Ahoren. (Foto: Aufrida/klikpapua)
MANOKWARI,KLIKPAPUA.com—Ketua Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB), Maxsi Nelson Ahoren meminta Kejaksaan Tinggi Papua Barat dapat menyampaikan hasil penyelidikan dan pemeriksaan terhadap Ketua MRPB, Wakil Ketua MRPB dan Sekretariat MRPB.
“Kami mau agar Kejaksaan menyampaikan tentang apakah ada temuan masalah transportasi dan pemotongan-pemotongan gaji anggota MRPB, apakah benar itu ada atau tidak, itu harus disampaikan,” ujar Ketua MRPB Maxsi Nelson Ahoren saat ditemui di kantor MRPB, Kamis (20/5/2021 ). Menurutnya Kejaksaan Tinggi Papua Barat tidak bisa membiarkan masalah ini berlarut-larut, tetapi segera mengambil keputusan dan memutuskan ini secara baik dan bijaksana.
Hal ini menurut dia, harus disampaikan kepada publik, agar semua tau apakah benar atau tidak adanya temuan terhadap dua permasalahan yang dilaporkan. “Karena semakin hari semakin lama maka masalah ini akan membias ke tempat lain, sehingga permasalahan ini harus segera diputuskan oleh Kejaksaan,” harapnya.
Kata Maxsi, dimana pemeriksaan sudah dilakukan kurang lebih satu bulan menyangkut tentang tunjangan transportasi dan menyangkut tentang potongan-potongan yang dilakukan sepihak oleh pimpinan MRPB. “Saya sebagai pimpinan MRPB dituduh sudah menggelapkan dana transportasi daripada pimpinan dan anggota MRPB, ini menyangkut nama baik saya dan juga nama baik daripada lembaga ini, ” tegasnya.
Maxsi meminta Kejaksaan Tinggi Papua Barat untuk segera menyampaikan kepada publik hasil pemeriksaan, karena dalam waktu dekat akan menyampaikan laporan menyangkut nama baik dalam lembaga ini. “Bukan hanya saja pimpinan melainkan seluruh anggota. Kami juga sudah berkomunikasi dengan pengacara kami, dan kami juga sudah bekerjasama dengan Peradi Jakarta dan mereka sudah siap tinggal menunggu hasil keputusan dari Kejaksaan seperti ap,” ungkap Maxsi.
Ditambahkan, terkait hasil pemeriksaan Inspektorat, pihaknya sudah diperiksa dan sudah menyampaikan dan mengklarifikasi saat pemeriksaan dilakukan. “Terakhir tadi dari tim Inspektorat,” pungkasnya. (aa)
