MANOKWARI,KLIKPAPUA.com- Ketua DPR Papua Barat (DPRPB) Orgenes Wonggor, memberikan respon atas keluhan warga yang menjadi korban longsor di Kampung Mitiede, Distrik Minyambouw, Pegununang Arfak (Pegaf).
Kata Owor, usulan program dan kegiatan normalisasi di lokasi longsor kampung Mitiede tersebut sudah terakomodir di dalam APBD tahun anggaran 2025. Akan tetapi program dan kegiatan tersebut dipangkas.
“Tahun anggaran 2025, ada kita masukkan lewat DAK. Tapi, itu salah satu program dan kegiatan yang terkena dampak dari pergeseran (efisinesi anggaran). Saya dapat informasi itu, dan saya marah kepada Dinas PUPR,” ungkap politisi partai Golkar yang akrab disapa Owor ini.
Owor mengaku, telah mengonfirmasikan langsung ke kepala dinas PUPR soal pemangkasan kegiatan normalisasi kampung Mitiede.
Sebab, kegiatan ini mestinya masuk dalam skala prioritas sesuai dengan tingkat kebutuhan yang mendesak.
“Tempat ini adalah tempat bencana. Kenapa kena efisiensi anggaran menurut Inpres 1 tahun 2025. Ini bencana, pemerintah harusnya melihat soal mana yang digeser dan tidak. Kita sudah perjuangkan diprogramkan, tapi kena pergeseran juga,” tuturnya.
Politisi Golkar ini, menyayangkan kegiatan yang mestinya menjadi prioritas justru dipangkas oleh pemerintah daerah. Selain itu, pergeseran ini, tentuk menjadi beban politik bagi setiap anggota dewan yang menghadapi hal serupa terkait aspirasi masyarakat.
“Pergeseran itu harus dilihat sesuai dengan skala prioritasnya. Ini masuk kategori darurat yang seharusnya tidak boleh digeser, juga di tempat lain yang kondisinya sama, tidak boleh digeser,” ucap Owor.
Owor menambahkan, upaya normalisasi lokasi longsor di Mitiede dan bantuan yang sempat dijanjikan oleh pemprov Papua Barat tetap menjadi perhatiannya. Untuk itu, akan diperjuangkan melalui mekanisme kelembagaan dewan. (red)
