MANOKWARI,KLIKPAPUA.com—Ketua DPR Papua Barat (DPR-PB), Orgenes Wonggor mendorong pemerintah daerah di tingkat kabupaten, harus memiliki terobosan khusus dibidang pendidikan di daerah-daerah pedalaman.
Pemerintah di tingkat provinsi juga diminta ikut memberikan dukungannya. Terobosan itu, harus dimulai dengan ketersediaan data base soal jumlah sekolah dan ketersediaan guru. Sehingga mampu melahirkan kebijakan komprehensif dibidang pendidikan. Mulai dari tingkat SMA, SMP dan Sekolah Dasar hingga tingkat PAUD.
“Kita mau bicara soal peningkatan SDM, kita harus mulai dari sini, pendidikan. Kemudian bidang kesehatan, itu baru bisa ubah kondisinya. Seperti hari ini, jangankan di daerah yang jauh, di Minyambouw ini saja masih bermasalah dengan guru. Coba turun dan lihat seperti di Mainda, Inggramhim dan masih ada sekolah lain yang sama juga masalahnya,” ujar Wonggor, Senin (6/11/2023).
Berbicara untuk mengubah kualitas SDM di daerah pedalaman menjadi lebih baik. Maka masalah pendidikan dan kesehatan, harus diatasi. Seperti tenaga guru, tenaga kesehatan, serta sarana dan prasarana perlu disiapkan secara memadai. Sebab bidang pendikaan dan kesehatan menjadi persoalan klasik, setiap waktu dipermasalahkan.
“Sudah berpuluh tahun lamanya jadi masalah di Tanah Papua. Di Pegunungan Arfak khususnya, guru eksata itu masih bermasalah, kurang. Tidak tahu sampaikan baru persoalan ini bisa teratasi. Sama halnya dibidang kesehatan masih bersoal juga dalam pelayanan,” ungkap Wonggor.
Sebagai representatif rakyat, lanjut Wonggor, DPR Papua Barat terus menyuarakan permasalahan pendidikan dan kesehatan yang sering dikeluhkan oleh masyarakat saat dewan melakukan kegiatan, seperti penjaringan isu aktual, kunjungan kerja, dan reses. Akan tetapi keputusan dan kebijakan ada pada pemerintah daerah.
“Pemerintah yang mengambil keputusan. Kami mendorong pemerintah daerah di tingkat provinsi dan kabupaten di Papua Barat harus berani membuat terobosan untuk menjawab tantangan dan permasalahan pendidikan dan kesehatan yang ada,” tegasnya.
Wonggor mencontohkan, terobosan misalnya dengan mengontrak tenaga guru sehingga bisa mengisi kebutuhan guru-guru eksata di tiap jenjang penddikan. Juga menjamin ketersediaan tenaga kesehatan, perawat, dan bidan, serta obat-obatan.
“Langkah yang harus ditempuh oleh pemerintah daerah adalah mengambil kebijakan untuk pengadaan guru kontrak. Guru tersebut ditempatkan di daerah pedalaman, seperti Pegaf. Kalau tidak dilakukan, kita mau bicara sampai kapanpun pendidikan tetap saja begitu,” tukasnya.
Wonggor mengkhawatirkan, SDM generasi Pegaf akan sulit bersaing dengan anak-anak yang ada di perkotaan. Jika kondisi pendidikan dan kesehatannya masih saja berkutat pada masalah klasik. Untuk itu, ketersediaan tenaga guru dengan kualitas dan ketrampilan sesuai dengan perkembangan menjadi mutlak.
Guru yang mengajar di pedalaman ini harus punya kualitas mengajar seperti guru yang ada di perkotaan, terutama guru eksata. Termasuk dokter, perawat dan bidan, serta obat-obatan harus selalu terpenuhi.
“Kita bicara ke pemerintah daerah, harus ada kebijakan. Kalau tidak ada kebijakan dan terobosan, maka sampai kapanpun kita bicara pendidikan dan kesehatan tetap saja seperti ini. Tidak akan berubah. Harus berani ambil kebijakan, berani ambil terobosan-terobosan baru,” tutupnya.
Sebelumnya, salah seorang warga di distrik Minyambouw, Marlin Mandowen mengaku prihatin dengan kondisi pendidikan anak-anak, khususnya di jenjang SMA. Ia mencontohkan, anak-anak SMA Negeri Minyambouw, ini jarang belajar dan lebih banyak jam kosong.
“Kami sangat prihatin sekali dengan anak-anak kami. Contohnya, anak-anak kami saat ikut seleksi penerimaan Polwan itu, tidak ada yang lolos. Hal ini tidak lepas dari masalah guru yang kurang sehingga berdampak pada kualitas SDM,” ujarnya.
Marlin sangat mendukung adanya terobosan dan kebijakan dibidang pendidikan. Ia berharap DPR Papua Barat, DPRK Pegunungan Arfak, Bupati melalui Dinas Pendidikan melihat masalah ini secara serius.
“Sempat ada guru-guru kontrak di SMA Minyambouw, tetapi mereka sepertinya sudah selesai tugas dan tidak diperpanjang. Sehingga anak-anak ini lebih banyak jam kosong. Perlu ada guru-guru kontrak lagi supaya jawab masalah ini,” tuturnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala SD Inpres 07 Mbenti Marthen Ullo mengaku, memiliki 8 tenaga guru berstatus ASN termasuk dirinya serta dua guru honor. Kendati demikian, tingkat kehadiran guru relatif masih minim. Selain itu, tiga ruang kelas di sekolah tersebut kondisinya sudah rusak.
“Tahun ini, kami dibantu dengan perpustakaan dan laboratorium. Muridnya itu aktif sebanyak 75 orang dari kelas 1-6. Kendalanya itu, tempat tinggal guru yang belum memadai. Kami punya guru cukup memadai, tetapi ada guru yang berasal dari kampung lain,” pungkasnya. (rls)
