MANOKWARI,KLIKPAPUA.com– Bupati dan Wakil Bupati Manokwari, Hermus Indou-Edi Budoyo resmi dilantik Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan mewakili Mendagri RI di audotorium PKK Provinsi Papua Barat di Arfai.
Bupati Manokwari terpilih Hermus Indouw saat ditemui wartawan, Jumat (26/2/2021 ) usai pelantikan mengatakan, hal utama yang akan dilakukan yakni bersama-bersama dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk memutuskan mata rantai Pandemi Covid-19.
“Karena saat ini pandemi Covid-19 menjadi momok bagi seluruh rakyat tapi juga bangsa dan negara. Saya kira ini harus kita berantas, kita atasi, supaya masyarakat bisa menjalani kehidupan sebagaimana biasanya normal kembali, aktifitas ekonomi tetapi juga kehidupan sosial masyatakat bisa kembali normal,” ungkap Hermus.
Selanjutnya, ucap Hermus, akan dilakukan konsolidasi pemerintahan di Kabupaten Manokwari, dalam hal ini akan melakukan evaluasi baik secara politik maupun pemerintahan, terkait kinerja aparatur sipil Negara yang ada. “Karena masa jabatan kita hanya tiga setengah tahun dan kita ingin berlari lebih cepat dengan beberapa program-program unggulan daerah, termasuk pembangunan icon kota,” katanya.
Hermus berharap citra Manokwari sebagai ibu kota provinsi bisa dapat diperbaiki, karena diakui pemerintahan yang dipimpinnya tidak bisa bekerja dengan aparatur sipil Negara yang lemah. “Kota ingin ASN kita kuat dan bisa bekerja dengan cepat dan pelayanan kepada masyarakat bisa di tingkatkan, tetapi juga citra kota ini sebagai ibukota Provinsi dan sebagai pusat peradaban di tanah Papua bisa dapat kita wujudkan,” tuturnya.
Kemudian terkait dengan program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat, dirinya memastikan akan menjadi prioritas, termasuk pelayanan pendidikan dasar, kesehatan, dan juga pemberdayaan ekonomi kerakyatan. “Kita ingin melihat Manokwari masyarakatnya bisa hidup mandiri dan bisa menghasilkan sesuatu bagi diri mereka sendiri,” harapan Hermus.
Selain itu, Hermus menyampaikan di masa kepemimpinan nanti perlu adanya keterbukaan informasi publik, dan hal itu merupakan bagian dari implementasi konsep Negara demokrasi. “Keterbukaam terhadap penyelenggaraan pemerintahan dalam hal ini pengelolaan keuangan daerah, tetapi juga pengelolaan pemerintahan dalam aspek yang lain, kita ingin masyarakat bisa mengetahui perkembangan-perkembangan pemerintahan dalam pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan juga kegiatan-kegiatan kemasyarakatan,” ungkapnya,
Karena menurutnya meskipun banyak hal sudah dikerjakan oleh pemerintah, namun akibat kurangnya keterbukaan Informasi Publik, membuat persepsi masyarakat bahwa pemerintah belum mengerjakan banyak hal. Hermus berharap keterlibatan media dan pers diberikan tempat yang selayaknya. Mereka akan menjadi mitra strategis pemerintah yang kemudian menjadi corong pemerintah untuk bisa menyampaikan informasi dua arah dari rakyat kepada pemerintah dan sebaliknya pemerintah kepada masyarakat. (aa)
