Kanwil Kemenkumham Papua Barat Kembali Canangkan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM

0
44
Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Papua Barat, Slamet Prihantara membacakan Deklarasi Janji Kinerja dan diikuti seluruh jajaran Kemenkumham Kabupaten/Kota di Papua Barat, yang dilanjutkan dengan penandangangan komitmen bersama pembangunaan zona integritas menuju WBK/WBBM. (Foto: klikpapua)
MANOKWARI,KLIKPAPUA.com—Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Papua Barat kembali melakukan pencanangan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM). Pencanangan ini ditandai dengan Deklarasi Janji Kinerja dan Penandatanganan Komitmen Bersama yang dilakukan, Selasa (16/2/2021) di gedung PKK Papua Barat.
Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Papua Barat, Slamet Prihantara.
Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Papua Barat, Slamet Prihantara berharap tahun 2021 ini jumlah satuan kerja yang memperoleh predikat WBK/WBBM mengalami peningkatan. Tahun 2020 ada dua satker yang memperoleh WBK, yakni Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Manokwari dan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sorong. “Semoga tahun ini lebih banyak lagi satker kita yang memperoleh predikat WBK dan satker yang sudah WBK dapat meningkatkan prestasi, sehingga memperoleh predikat WBBM,” harap Slamet.
Kepala Ombudsman Papua Barat dalam sambutannya, yang dibacakan Kepala Keasistenan Bidang Pencegahan, Rosalina Selaya mengatakan, pencanangan pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM adalah momen yang sangat penting, sebagai bentuk pengikraran kembali komitmen untuk tetap berada di zona integritas dan konsisten untuk tetap berada di jalur bebas koruspi, birokrasi bersih, dan melayani. “Tahun lalu, kami juga menjadi saksi dalam pencanangan seperti ini dan terus memonitor pelaksanaannya,” sebutnya.
Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan menyatakan bahwa perlawanan terhadap korupsi harus terus digaungkan. Menjaga integritas menjadi kunci penting dalam membentengi diri dari tindakan koruspi. “Budaya integritas harus ditanamkan dalam diri kita dan menjadi identitas sumber daya manusia di Papua Barat,” kata Gubernur.
Gubernur Papua Barat,Dominggus Mandacan
Menurutnya, pembangunan zona integritas perlu ditularkan kepada instansi-instansi pelayanan masyarakat lainnya. Karena sebagai abdi negara dan pelayan masyarakat, harus memberikan pelayanan sepenuh hati dan terbaik kepada masyarakat, memegang teguh janji yang telah diikrarkan atas nama Tuhan serta menjadi peraturan dan Undang-undang sebagai pegangan dan penuntun dalam melaksanakan kerja pelayanan masyarakat.
Gubernur berharap deklarasi janji yang terdiri dari enam poin, di antaranya, melaksanakan perjanjian kerja, target kinerja, serta action plan secara tepat waktu dan tepat sasaran, memberikan pelayanan masyarakat dengan sepenuh hati,menjadi abdi masyarakat yang jujur, amanah dan terpercaya,mengembangkan diri menjadi ASN Kemenkumham yang tangguh, terampil,dinamis dan adaptif melalui implementasi corporate university, mengembangkan sinergitas dan kolaborasi serta menjadi perekat pemersatu bangsa dalam bingkai empat pilar kebangsaan, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan transpormasi digital dalam bekerja untuk mewujudkan good governance dan mewujudkan zona integritas menuju WBK/WBBM, dapat menjadi pedoman/panduan bagi seluruh aparatur Kanwil Kemenkumham Papua Barat. (kp1)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.