MANOKWARI,KLIKPAPUA.com- Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, resmi melantik Erwin P.H. Saragih sebagai Kepala Inspektorat (Inspektur) Provinsi Papua Barat dalam upacara pengambilan sumpah jabatan yang digelar di Kantor Gubernur Papua Barat, Arfai, Jumat (17/10/2025).
Pelantikan tersebut dilaksanakan berdasarkan hasil seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama, yang meliputi 15 jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat.
Namun, pelantikan Erwin dilakukan lebih awal sesuai Surat Kejaksaan Agung Nomor B-010984/C.4/CP:/08/2025 tanggal 29 Agustus 2025.
“Sesuai surat dari Kejaksaan Agung, jika pelantikan tidak dilakukan sebelum 22 Oktober, maka yang bersangkutan akan ditarik kembali ke Kejaksaan Agung,” jelas Gubernur Dominggus.
Gubernur mengatakan, pelantikan tersebut dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan Inspektur Provinsi Papua Barat yang telah berlangsung beberapa waktu.
Ia menegaskan bahwa pejabat yang dilantik telah melalui seluruh tahapan seleksi terbuka secara objektif dan transparan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Pelantikan ini adalah bentuk pengakuan atas kompetensi, integritas, dan kinerja Saudara, sekaligus amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab,” ujar Dominggus.
Gubernur juga menekankan bahwa jabatan Inspektur Provinsi memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama dalam memastikan akuntabilitas, efisiensi, dan integritas pelaksanaan program pembangunan di Papua Barat.
“Inspektorat merupakan pengawal tata kelola dan akuntabilitas pemerintahan provinsi. Saya harap Inspektur dapat memperkuat sistem pengawasan agar pembangunan berjalan tepat sasaran,” pesannya.
Sementara itu, Erwin P.H. Saragih usai pelantikan menyampaikan komitmennya untuk menjalankan amanah yang diberikan.
Ia menegaskan akan fokus pada pengawasan program prioritas pembangunan daerah agar pelaksanaannya sesuai rencana dan peraturan yang berlaku.
“Sebagaimana amanat Bapak Gubernur, peran Inspektorat adalah memastikan pengawasan sejak tahap perencanaan, penganggaran hingga pelaksanaan, agar program unggulan pemerintah daerah berjalan dengan baik,” ujar Erwin.
Pelantikan ini menandai dimulainya babak baru penguatan sistem pengawasan internal pemerintah provinsi dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas di Papua Barat. (dra)
