Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan memberikan arahan kepada ASN Pemprov Papua Barat di lobi kantor Gubernur, Senin (3/1/2022).(Foto: Aufrida/klikpapua)
MANOKWARI,KLIKPAPUA.com–Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan akan segera melakukan pertemuan dengan pimpinan-pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkup Pemerintah Provinsi Papua Barat.
Pasalnya, ada pekerjaan yang sangat mendesak dan harus segera dilaksanakan di awal tahun 2022 saat ini yakni penerimaan CPNS di Provinsi Papua Barat.
Dominggus Mandacan menilai masalah penerimaan CPNS di Provinsi Papua Barat merupakan pekerjaan yang sangat mendesak dan harus dilaksanakan secepatnya pada bulan Januari. “Bulan Januari ini sudah harus dilakukan pengumuman dan pendaftaran, dan segera di buka test untuk ASN formasi tahun 2021 yang dibuka tahun 2022 dengan penerimaan sebanyak 4381 ASN yang terbagi di Kabupaten/ Kota, termasuk di Provinsi Papua Barat,” kata Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan saat di lobi kantor gubernur usai ibadah pengucapan syukur, Senin (3/1/2022).
Dikatakannya yang mana penerimaan ASN formasi umum sebanyak 297, dan formasi honorer juga harus segera di buka bulan Januari dan sudah harus dilakukan pemberkasan.
“Saat pertemuan beberapa waktu lalu sudah saya sampaikan kepada masing-masing pimpinan OPD untuk segera mendata tenaga honorer yang sudah mengabdi sekian lama untuk dimasukkan datanya ke badan kepegawaian,” ungkap Gubernur.
Namun disayangkan hingga saat ini masih ada OPD-OPD yang belum memasukkan data tenaga honorernya. “Kenapa harus lama-lama, kenapa sampai belum masukkan, jangan sampai mau bawa orang dari luar. Data-data yang sudah masuk ini akan dikroscek apakah mereka-mereka itu sudah bekerja di OPD-OPD jangan sampai ada siluman-siluman lagi yang masuk yang tidak pernah kerja, semua itu nantinya harus dibuktikan dengan daftar honorer-honorer yang bekerja di masing-masing OPD tersebut, agar jangan lagi ada bahasa-bahasa siluman,” tegasnya.
Dikatakan Gubernur, untuk 35 tahun ke atas akan mengikuti test, namun hanya f ormalitasaja, untuk P3K SKnya untuk lima tahun kedepan sudah ditanda tangani. “Kita semua ini bekerja di atas dasar aturan dan bagi yang 512 orang nanti bersamaan mengikuti test, namun itu hanya formalitas saja, sehingga jika ada pemberkasan dan mendapatkan NIPnya, dengan sendirinya SK yang sudah saya tanda tangani akan gugur dengan sendirinya,” ujarnya.
Ditambahkan, untuk Provinsi Papua Barat sendiri tahun sebelumnya honorer yang dijawab sebanyak 1283, namun untuk tahun ini khusus Provinsi Papua barat mendapat 1002. “Semua itu untuk menjawab tenaga honorer yang bekerja di Provinsi Papua Barat,” tandasnya. (aa)
