MANOKWARI,KLIKPAPUA.com- Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, mendorong Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) Papua Barat untuk diarahkan menjadi rumah sakit pendidikan sekaligus rumah sakit rujukan bagi wilayah Papua Barat.
Arahan tersebut disampaikan Dominggus saat memimpin rapat bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Rumah Dinas Gubernur Papua Barat, Susweni, Senin (27/7/2026).
Gubernur mengungkapkan, saat bertemu dengan Menteri Kesehatan, dirinya sempat mengusulkan pembangunan rumah sakit vertikal di Papua Barat.
Namun, pemerintah pusat menilai peningkatan kapasitas rumah sakit yang sudah ada lebih mendesak dibandingkan pembangunan rumah sakit baru.
Atas dasar itu, Pemerintah Provinsi Papua Barat akan mengarahkan RSUP menjadi rumah sakit pendidikan sekaligus rujukan bagi masyarakat Papua Barat.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Gubernur meminta jajarannya segera menyiapkan langkah strategis, salah satunya dengan menganggarkan konsultan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2026 guna menyusun perencanaan pengembangan rumah sakit secara menyeluruh.
“Kita perlu tindak lanjuti pengadaan konsultan untuk mengelola rumah sakit. Ini dapat dianggarkan pada APBD Perubahan,” kata Dominggus.
Menurutnya, konsultan nantinya tidak hanya menyusun konsep pengelolaan rumah sakit, tetapi juga memetakan kebutuhan tenaga kesehatan, dokter spesialis, alat kesehatan, fasilitas penunjang, hingga sistem manajemen rumah sakit.
Gubernur menegaskan, penguatan RSUP sebagai rumah sakit pendidikan harus berjalan seiring dengan pengembangan sumber daya manusia di bidang kesehatan.
Ia menyinggung keberadaan Fakultas Kedokteran Universitas Papua (UNIPA) yang masih berafiliasi dengan Sorong, serta Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Kementerian Kesehatan Sorong yang masih membutuhkan penambahan dua program studi agar dapat berdiri mandiri di Manokwari.
Ia menilai, apabila kedua institusi tersebut telah mandiri, keduanya akan menjadi sumber pemenuhan tenaga kesehatan bagi RSUP Papua Barat.
Untuk mengatasi kekurangan dokter spesialis, pemerintah berencana mengontrak tenaga spesialis yang belum tersedia, sembari menyiapkan program pendidikan dokter spesialis bagi putra-putri daerah.
Ia juga menilai penyediaan rumah dinas bagi dokter spesialis menjadi kebutuhan penting agar tenaga medis dapat menetap di Manokwari dan lebih fokus memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Kalau rumah sakit sudah lengkap dengan dokter, alat kesehatan, dan fasilitas yang memadai, masyarakat tidak perlu lagi dirujuk ke luar Papua,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur RSUP Papua Barat, dr. Arnoldus Tiniap, melaporkan bahwa rumah sakit saat ini memiliki 17 dokter spesialis, tiga dokter tamu, serta 14 dokter yang terdiri atas tenaga kontrak dan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Untuk mempertahankan tenaga medis, RSUP memberikan insentif finansial sebesar Rp25 juta per bulan bagi dokter spesialis berstatus ASN dan Rp35 juta per bulan bagi dokter spesialis kontrak.
Selain itu, rumah sakit juga memberikan insentif nonfinansial berupa fasilitas sewa rumah dan kendaraan. Bagi dokter yang telah memiliki rumah atau kendaraan pribadi, bantuan tersebut diganti dalam bentuk kupon bahan bakar minyak (BBM).
Arnoldus menambahkan, dokter juga memperoleh jasa pelayanan medis yang dibayarkan setiap dua hingga tiga bulan sekali dari pendapatan rumah sakit yang bersumber dari klaim BPJS Kesehatan maupun pasien umum.
“Dokter spesialis memperoleh porsi jasa medis lebih besar karena menjadi penyumbang pelayanan terbesar di rumah sakit,” katanya.
Adapun dokter umum berstatus kontrak menerima insentif Rp10 juta per bulan, dokter umum berstatus ASN menerima Rp5 juta per bulan, sedangkan dokter tamu memperoleh Rp10 juta per bulan dengan besaran yang disesuaikan jumlah pasien yang ditangani.
Meski berbagai skema insentif telah disiapkan, tantangan besar yang masih dihadapi Pemerintah Provinsi Papua Barat adalah memastikan seluruh rencana tersebut dapat diimplementasikan secara berkelanjutan.
Pengadaan konsultan, peningkatan status RSUP, penambahan dokter spesialis, hingga pengembangan institusi pendidikan kesehatan memerlukan dukungan anggaran yang memadai serta komitmen pemerintah pusat, agar target menghadirkan layanan kesehatan rujukan di Papua Barat tidak berhenti sebatas perencanaan. (red)
