MANOKWARI, KLIKPAPUA.com- DPRD Kabupaten Manokwari menggelar rapat paripurna masa sidang II tahun 2023 tentang penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Manokwari terhadap Raperda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten Manokwari tahun anggaran 2022 pada Selasa (18/7/2023) di ruang sidang DPRD Manokwari.
Rapat Paripurna dipimpin wakil ketua DPRD Manokwari Norman Tambunan, dihadiri 15 anggota DPRD Manokwari, Sekda Manokwari beserta jajaran OPD Pemkab Manokwari.
Pada rapat paripurna itu, fraksi-fraksi DPRD Manokwari menyampaikan tanggapan, saran dan pertanyaan dalam Ranperda APBD Kabupaten Manokwari tahun 2022.
Pandangan umum Fraksi Gabungan DPRD Manokwari, dibacakan Romer Tapillatu mewakili enam fraksi gabungan, Mencermati pidato Bupati Manokwari tentang pengantar laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah kabupaten Manokwari Tahun Anggaran 2022 serta laporan hasil pemeriksa oleh BPK RI perwakilan Provinsi Papua Barat terhadap pelaksanaan APBD 2022.
Pada buku 2, LHP BPK RI bab I tentang hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan ditemukan sebanyak 21 temuan.
“Pemeriksaan yang telah dapat dilihat pada halaman 3 sampai dengan halaman 144, wuih banyak sekali? contoh mandatory spanding, terlihat di keuangan belanja yang tidak sesuai dengan undang-undang di pendidikan Manokwari sampai dengan APBD-P 2022 itu hanya 17,22 persen. Padahal amanat uu itu harus 20 persen, itu salah satu contohnya,” kata Romer
“Pertanyaannya, bagaimana tindaklanjut penyelesaiannya dan berapa banyak yang telah selesai ditangani,” lanjutnya.
Fraksi Gabungan juga meminta penjelasan terhadap empat SKPD menjadi temuan besar-besaran, apakah ini berdampak hukum atau tidak.
Romer juga neminta Pemkab Manokwari mempercepat APBD-P dan KUA PPAS serta Induk APBD, berhubung anggota DPRD akan menghadapi Pileg dan Pilpres 2024, yang akan berdampak pada pelaksaanan APBD 2023 pada pemilu 2024.
“Saya tidak membacakan satu-satu mulai halaman 3 sampai 146, bisa dilihat pada lampiran yang dilaporkan LHP BPK RI,” tutupnya.
Pandangan umum Fraksi Golkar dibacakan Suriyati Faisal menyampaikan 11 poin, pandangan, tanggapan serta catatan mulai dari Kemandirian keuangan pemerintah daerah Manokwari mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun keberhasilan tersebut masih dianggap belum berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi makro di daerah ini.
Memandang opini LHP atas LKPD tahun anggaran tahun 2022 adalah WTP, bukan berarti tidak ada catatan yang perlu dievaluasi dan masih terdapat hal-hal yang cukup penting mengenai tata kelola keuangan yang tidak serius dilaksanakan dan tidak sejalan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah serta realisasi pekerjaan yang cukup rendah.
Fraksi Golkar meminta kepada pemerintah daerah melalui dinas terkait untuk terus berupaya secara inovatif, detail, sistematis dan konperehensif.
Fraksi Golkar menyoriti adanya ketidak sinkronan gambaran struktur dokumen pada materi LKPD, LKPJ Bupati dan Perda APBD sebelum perubahan 2022.
Menyoriti realisasi belanja daerah tahun 2022 sebesar Rp 1 triliun lebih atau mencapai 94,50 persen. Jika dilihat dari aspek perencanaan ada grafik positif dalam kecermatan menentukan target capaian.
Menyoroti perbaikan tata kelola keuangan daerah, memberikan catatan paling miris karena APBD Ksbupeten Manokwari terbebani hutang sebesar Rp88 miliar pada tahun anggaran 2022,
Kemudian, terkait inevastasi jangka panjang permanen yaitu penyertaan modal pada PDAM, nilainya sebesar Rp16 miliar lebih.
Implikasi permasalahan mendasar, sampai saat ini tidak ada ketersediaan kebutuhan air bersih yang terpenuhi bagi masyarakat.
Menyoroti alokasi anggaran pada urusan pendidikan yang sangat tinggi dibanding tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp206 miliar lebih dengan realisasi Rp199 miliar lebih.
Fraksi golkar mengingatkan Pemkab Manokwari pembayaran keterlambatan pada kontrak pekerjaan sepanjang tahun 2022, juga menyoroti kekurangan mutu dan volume atas pelaksanaan 33 kegiatan pekerjaan belanja modal pada dinas PUPR, Perhubungan, Pendidikan, kesehatan, perumahan dan dinas pertanian.
Fraksi Golkar menyampaikan beberapa hal terkait pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2022 yaitu, fraksi golkar meminta agar pemerintah kabupaten Manokwari mengoptimalkan peningkatan PAD, segera mengambil langkah konkrit dengan kebijakan retribusi pajak yang lebih inovatif.
Kedua, terjadi peningkatan dalam berbagai sektor kehidupan.
Ketiga, meminta kepada bupati dan jajarannya untuk melakukan terobosan nyata terhadap upaya pengentasan kemiskinan dan mengurangi angka pengangguran,
“Fraksi golkar menyetujui Ranperda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2022, untuk dikritisi pada tingkat pembahasan selanjutnya,” tukasnya.
Pandangan umum Fraksi PKS, dibacakan Masrawi Ariyanto tanggapan dan catatannya diantaranya, mengapresiasi Pemkab Manokwari atas capaian WTP secara berturut-turut dari BPK RI.
Tidak tercapainya target PAD, menggambarkan kurangnya kreasi dinas terkait, pengendalain penganggaran belum memadai sehingga resiko belanja tidak optimal.
Hingga berharap, Pemkab Manokwari memberikan perhatian alokasi berkelanjutan bagi korban kebakaran Borobudur yang hingga kini masih berada di pengungsian.
Serta mendorong penyediaan ari minum dam penyehatan lingkungan sesuai Perbup nomor 39 tahun 2021-2025. (dra)
