MANOKWARI,KLIKPAPUA.COM— Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan yang diwakili Asisten III Setda Papua Barat Raymond Yap, Selasa (29/10/2019) melantik Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Papua Barat.
Forum yang juga melibatkan akademisi tersebut diketuai oleh Dr. Rudi Maturbongs dengan dibantu sejumlah komisi, yaitu komisi konservasi, komisi penataan ruang, komisi pengendalian pencemaran, komisi sosial ekonomi dan budaya serta komisi klimatologi.
Dikatakan gubernur, bahwa Papua Barat memiliki wilayah yang sebagian besarnya masih berupa hutan primer dan sekunder dengan empat ribu DAS. “Sebagai Provinsi Konservasi Papua Barat berkomitmen menjaga kelestarian lingkungan yang berkelanjutan. Apa yang ada harus dipertahankan kedepannya. Kebijakan eksploitasi hutan akan dimonitoring dan dievaluaso karena harus bisa menjaga kelestarian alam dan DAS. Pemda memiliki posisi tawar selama hutan tropis masih terjaga untuk itu harus mendapat dukungan dari semua pihak,” ungkap gubernur, dalam sambutannya.
Gubernur juga mendukung eksistensi forum yang baru dilantik tersebut untuk berkoordinasi dalam pengelolaan DAS sehingga DAS di Papua Barat dapat terus terjaga.
Sementara itu, Ketua I Forum Koordinasi Pengelolaan DAS Nasional Ida Bagus Putera P mengatakan, Papua Barat kedepannya perlu menyusun peraturan daerah yang mengatur tentang DAS. Ini penting sebagai upaya proteksi terhadap DAS.
“Forum ini harus bisa merintis pembentukan perda tentang Das. Memang membutuhkan proses panjang tapi itu harus dilakukan. Dari 34 provinsi, baru 22 provinsi yang sudah memiliki perda tentang DAS. NTT bisa menjadi percontohan penyusunannya,” ungkapnya.
Pembentukan forum itu bertujuan agar melakukan kajian dampak DAS sebagai masukan dalam pengambilan keputusan, laksanakan konsultasi untuk kepentingan baik dipusat maupun daerah, membantu memberikan masukan renstra DAS pada instansi terkait, menyusun renja secara tahunan terhadap pengembilan keputusan. (red)
