DPR-PB Tetapkan 7 Draf RPP, Diharapkan Secepatnya Menjadi PP

0
102
MANOKWARI,KLIKPAPUA.com — Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat (DPR-PB) melaksanakan Rapat Paripurna DPR-PB dalam rangka penetapan dan penyerahan hasil pembahasan  rancangan peraturan pemerintah  tentang UU RI Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 21 tahun 2001 Otsus bagi Pemerintah Provinsi.
Rapat paripurna yang dilaksanakan, Selasa (31/8/2021) secara daring itu diikuti seluruh anggota DPR-PB yang ada di Manokwari maupun di daerah pemilihan masing-masing. Rapat paripurna itu dipimpin oleh Wakil Ketua II DPR Papua Barat, H. Saleh Siknun,S.E.
Wakil Ketua II DPR Papua Barat, H. Saleh Siknun,S.E mengatakan, RPP yang telah disetujui dan tetapkan dengan keputusan DPR-PB,  selanjutnya akan diserahkan pada Pemerintah Pusat guna pembahasan lebih lanjut, dan tentunya diharapkan secepatnya ditetapkan menjadi peraturan pemerintah yang berlaku.
Menurut Saleh Siknun sebagaimana tugas utama DPR-PB yaitu sebagai penyambung aspirasi   rakyat  kepada pemerintah,  maka pembahasan  RPP tentunya memiliki nilai yang sangat strategis bagi keberlangsungan hidup masyarakat yang ada di tanah ini, baik kepada Orang Asli Papua bahkan orang Papua lainnya. Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPR-PB  Saleh Siknun dalam Rapat Paripurna yang dilaksanakan di Aston Niu.
Dikatakan, tanpa adanya peraturan pemerintah sebagai turunan atas UU tersebut,  hal ini tentunya sering kali mengakibatkan terjadinya benturan bahkan perdebatan panjang  yang mengakibatkan kegagalan atas sebuah peraturan daerah yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi  Papua Barat. “Dikarenakan adanya UU kekhususan  yang kita miliki tanpa aturannya, dan UU tentang Pemerintahan,” ujarnya.
“Namun dengan  telah selesainya RPP  ini maka hal-hal yang telah dibuat kiranya dapat menjadi acuan dan dasar hukum yang pasti bagi Pemerintah Provinsi Papua Barat  dan DPR-PB  didalam melaksanakan rancangan produk hukum daerah yang nantinya  akan dilahirkan oleh Pemprov  Papua Barat berdasarkan peraturan tentang kekhususannya, ” ungkap Saleh
Sementara  Ketua Pansus revisi UU Otsus DPR Papua Barat, Yan Anton Yoteni mengatakan, 7 draf yang telah diparipurnakan, pertama, RPP tentang pelaksanaan kewenangan khusus sebagaimana pasal 4 ayat (7). Kedua, RPP tentang pengangkatan anggota DPRP sebagaimana amanat pasal 6 ayat (6). Ketiga, RPP tentang pengangkatan DPRK dalam pasal 6A ayat (6). Keempat, RPP tentang pengolahan, pembinaan dan pengawasan serta rencana induk penerimaan dalam rangka otonomi khusus sebagaimana pasal 34 ayat (18).
Kelima, RPP tentang penyelengaraan pendidikan diatur dalam pasal 56 ayat (9). keenam, RPP tentang penyelenggaraan kegiatan kesehatan diatur dalam pasal 59 ayat (8) dan ketujuh, RPP tentang pembentukan badan khusus sebagaimana diatur dalam pasal 58 A ayat (4).(aa)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.