MANOKWARI,KLIKPAPUA.com- Anggota Komisi XII DPR RI, Alfons Manibuy dan Cheroline C. Makalew, bersama Ketua Komite III DPD RI Filep Wamafma, menggelar pertemuan dengan sejumlah aktivis dan warga Manokwari di Hotel Aston Niu, Sabtu (14/6/2026).
Dalam diskusi tersebut dibahas berbagai persoalan krusial di Tanah Papua, mulai dari investasi migas, penolakan Blok Wabu, hingga pemerataan akses listrik.
Salah satu isu yang mencuat adalah pembentukan MPR for Papua. Menanggapi hal ini, Filep Wamafma menjelaskan pembentukan forum tersebut berkaitan langsung dengan situasi keamanan di wilayah pegunungan tengah Papua, khususnya di Nduga dan Intan Jaya.
“MPR for Papua hadir sebagai respons atas kondisi terkini di wilayah pegunungan. Kami telah menyampaikan persoalan ini langsung kepada Presiden Prabowo,” jelas Filep.
Sementara itu, Alfons Manibuy menyambut baik kritik dan masukan dari para aktivis, khususnya terkait investasi yang merusak lingkungan di Raja Ampat dan Blok Wabu, Papua Pegunungan.
Ia menegaskan bahwa saat ini DPR RI masih dalam masa reses, sehingga belum sempat bertemu langsung dengan Presiden maupun para menteri koordinator untuk membahas hal tersebut.
“Namun semangat utama kita adalah memastikan bahwa konflik seperti di Intan Jaya tidak menimbulkan korban kemanusiaan,” tegas Alfons, yang juga mantan Bupati Teluk Bintuni.
Mengenai penolakan masyarakat terhadap Blok Wabu, Alfons menyatakan hal itu menjadi bagian dari tugas pengawasan DPR RI.
“Kami akan menyuarakan keluhan masyarakat. Tapi kami juga harus memahami kebijakan pemerintah dalam konteks pembangunan nasional,” ujarnya.
Terkait persoalan listrik, Alfons menyatakan akan berkoordinasi dengan General Manager PLN Papua untuk mencari solusi.
“Kami sudah memanggil GM PLN dan pihak BP untuk membahas masalah listrik di Bintuni, dan kami akan terus perjuangkan pemerataan listrik di Tanah Papua,” katanya.
Anggota DPR RI dari Partai NasDem, Cheroline Makalew, menambahkan bahwa meskipun berasal dari daerah pemilihan berbeda, ia tetap menyuarakan masalah yang dihadapi masyarakat Papua secara umum.
Cheroline, yang juga bermitra kerja dengan PLN melalui Komisi XII, mengaku telah mengunjungi lima kabupaten di Papua Barat.
Dalam kunjungan itu, ia meminta pemerintah daerah menyediakan data rinci terkait kampung dan distrik yang belum menikmati layanan listrik.
“Kami harap semua kampung di Papua Barat bisa segera mendapatkan akses listrik. Ini kerja yang butuh waktu dan dukungan masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan bahwa dalam masa reses, pihaknya menemukan persoalan listrik di Kabupaten Teluk Wondama dan Teluk Bintuni.
”Puji Tuhan, saat RDP dengan Direktur PLN, beberapa persoalan di kampung-kampung sudah mendapat respons, khususnya di Teluk Wondama,” tutupnya. (dra)
