Plt Ketua DAP Wilayah III Doberay, Zakarias. (Foto: Aufrida/klikpapua)
MANOKWARI,KLIKPAPUA.COM– Dewan Adat Papua (DAP) Wilayah III Doberay menolak tegas rencana Presiden untuk New Normal dan rencana Menteri Perhubungan membuka akses setelah pembatasan wilayah. Plt Ketua DAP Wilayah III Doberay Zakarias Horota mempertanyakan apa maksud dan tujuan dibukanya pembatasan wilayah antara provinsi, sementara kasus pasien positif terus mengalami kenaikkan.
Yang ditakutkan,kata Zakaias, saat diterapkan New Normal dan dibukanya pembatasan wilayah antar provinsi, maka akan terjadi ledakan peningkatan OTG, ODP dan PDP. “Karena yang masuk belum tentu mereka sehat, sementara kita di Papua Barat belum memiliki fasilitas untuk menampung mereka yang masuk,” ungkap Zakarias melalui telepon selulernya, Rabu (27/5/20202).
Dengan dibukanya akses transportasi, menurut dia, mau tidak mau daerah harus sudah punya tempat untuk menampung OTG, ODP, dan PDP. “Hingga saat ini kita belum memilikinya, sehingga dengan tegas kami DAP menolak, sampai Covid-19 benar-benar minus di wilayah Papua Barat, baru akses antar provinsi dibuka,” tegasnya.
Menurut Zakarias, akses pelabuhan dan bandara perlu dibuka, tetapi hanya untuk memuat logistic bahan sembako dan lainnya. “Kalau untuk penumpang sebaiknya tidak usah, karena kita di Papua Barat kasusnya masih meningkat, ketakutan kami adalah jangan sampai akses ini dibuka terjadi ledakan OTG, ODP dan PDP, sementara tidak ditunjang dengan fasilitas,” tegasnya.
Zaharias berharap Pemerintah Provinsi dan MRPB bersikap tegas. Khususnya MRPB bisa memberikan masukan kepada pemerintah Provinsi Papua Barat agar dapat dilanjutkan ke pusat terait rencana itu. “Transportasi di buka akan sangat membahayakan, kasihan kami orang Papua ini tidak banyak, kami ini hanya sedikit, dan kalau transportasi ini dibuka bisa jadi kita orang Papua ini akan habis di negeri sendiri,” ujarnya.
Secara tegas Zakarias menolak rencana Presiden untuk New Normal pada Juni nanti. Yang akan membuka kembali semua aktifitas, seperti pemerintah, pasar dan lain sebagainya. “Mau korbankan rakyat atau mau selamatkan ekonomi, atau mau selamatkan rakyat. Kalau mau selamatkan ekonomi berarti rakyat yang jadi korban. Mau selamatkan pemerintah berarti rakyat jadi korban, jadi sisi baiknya pak Jokowi menunda sampai betul-betul situasi di Indonesia pulih, biar perlu di perpanjang lagi statusnya, ini darurat sipil, darurat kemanusiaan, darurat kesehatan di Indonesia,” harapnya.(aa/bm)
