kegiatan Peningkatan Kinerja ASN dan Pengelolaan APBN di Swissbel Hotel Manokwari, Sabut (28/5/2022).
MANOKWARI,KLIKPAPUA.com—Reformasi Birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujud Good Governance. Hal ini merupakan langkah strategis untuk membangun aparatur negara yang lebih berdaya guna dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional.
Pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintah untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat sehingga perlu dilakukan langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan sistematik dalam membangun aparatur negara yang jujur, bersih, dan responsif.
“Sejak diluncurkan Core Values “BerAKHLAK”. Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) harus memegang teguh nilai-nilai dasar serta mempunyai semboyan yang sama dalam melaksanakan tugasnya yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif,” tutur Edward Sembiring, Kepala P3E Papua saat membuka kegiatan Peningkatan Kinerja ASN dan Pengelolaan APBN di Swiss Belhotel Manokwari, Sabtu (28/5/2022).
Edward menyampaikan diperlukan adanya pertemuan seperti ini bagi pegawai lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang bekerja di wilayah Ekoregion Papua, agar memiliki kesamaan persepsi dalam mengimplementasikan peraturan undang-undangan yang berlaku, disamping untuk memperdalam dan memperluas wawasan ASN, sehingga lebih cepat dan tepat dalam pengambilan keputusan serta terciptanya iklim kerja yang profesional.
Terdapat beberapa materi yang menarik saat dipaparkan oleh para Narasumber antara lain terkait Sistem Perekaman Kehadiran ASN Terintegrasi, Pengelolaan dan Penghapusan BMN, serta pelaksanaan dan pertanggungjawaban terkait perjalanan dinas.
Very Santoso, SE., MM, Kepala Bagian Rumah Tangga Biro Umum KLHK menekankan betapa pentingnya pemanfaatan SIKADIR untuk memonitoring kehadiran pegawai secara real time dan juga sebagai sarana pembinaan atasan kepada bawahannya agar para pegawai dapat menjadi aparatur yang bersih,jujur dan bekerja secara profesional.
Pertemuan dilanjutkan dengan pemaparan terkait penghapusan BMN yang disampaikan oleh Meggy Prayoga selaku koordinator pemanfaatan dan penggunaan BMN Biro Umum.
Meggy mengajak agar melaksanakan penatausahaan dan pengelolaan BMN dengan baik dan tetap berprinsip selalu mengedepankan tertib administrasi, tertib fisik dan tertib hukum. “Para pegawai KLHK hendaknya mengikuti surat edaran Sekretaris Jenderal KLHK No.2/2022 terkait pelaksanaan dan pertanggungjawaban biaya transportasi perjalanan dinas agar tidak menjadi temuan BPKRI,” tegas Yanto Herdiyanto mewakili Biro Keuangan menyampaikan paparannya.
Yanto menambahkan prinsip perjalanan dinas harus selektif, tersedianya aggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja, efisiensi penggunaan belanja negara serta akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan dan pembebanan biaya perjalanan dinas.
Edward berharap dengan dilaksanakannya pertemuan ini ASN KLHK didorong untuk terus meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan tanggung jawab untuk benar- benar menjadi seorang ASN yang berkualitas dan handal. Pertemuan ini dihadiri oleh UPT KLHK se-Papua dan Papua Barat serta perwakilan Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Jawa, Bali Nusra, serta Kalimantan. (rls)
