MANOKWARI, KLIKPAPUA.com- Bupati Kabupaten Manokwari Hermus Indou, menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2022 kepada DPRD Manokwari pada Rapat Paripurna massa sidang II tahun 2023, Senin (19/6/2023).
Penyampaian LKPJ 2022 itu dibacakan langsung oleh bupati Hermus Indou pada pidatonya, Bupati menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan penyampaian materi LKPJ bupati tahun 2022 tersebut.
“Penyusunan LKPJ merujuk pada dokumen anggaran APBD 2022. LKPJ dimaknai sebagai pertanggung jawaban yang memuat pertanggung jawaban kinerja serta kebijakan strategis. Melalui LKPJ memberikan informasi pelaksanaan penyelenggaraan pemda,”ungkap Hermus.
Dijabarkan oleh bupati, pemda Manokwari menargetkan AOBD 2022 sebesar Rp. 1.428.794.946.009. setelah perubahan menjadi Rp. 1.440.467.070.909. realisasi pendapatan daerah sebesar Rp.1.358.611.398.870. secara umum pendapatan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan transfer dan pendapatan daerah lainnya yang sah.
“Sebagai upaya mengoptimalkan pencapaian target, maka prioritas belanja daerah pada tahun 2022 diarahkan untuk pencapaian visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJM 2021-2026, program kegiatan prioritas yang terdiri dari urusan wajib serta urusan pemerintahan fungsi penunjang serta dukungan terhadap program Sustainable Development Goals,”ungkapnya.
Dari komponen tersebut untuk membiayai belanja operasional yang terealisasi Rp. 941.435.632.741, belanja modal yang terealisasi Rp.224.076.500.118, belanja tidak terduga yang terealisasi Rp. 8.150.839.267 dan realisasi belanja transfer sebesar Rp. 187.677.850.444.
Disampaikan juga indicator kinerja makro yaitu Rata-rata lama sekolah meningkat 1.32 persen, angka harapan hidup naik 0.52 persen, indeks pembangunan manusia meningkat 72,02 point, pengentasan kemiskinan menurun 0.17 persen, menurunnya tingkat pengangguran terbuka 1.63 persen dan pertumbuhan ekonomi 0.6 persen.
Pimpiman DPRD Manokwari Bons Rumbruren mengungkapkan penyampaian LKPJ bupati juga untuk mengevaluasi kerja pemerintah daerah.
LPKJ bupati tahun 2022 mencerminkan apa yang termuat dalam rencana kerja pemda karena memiliki makna yang strategis dalam menjaga kesinambungan pembangunan. Melalui mekanisme ini progress dan permasalahan pembangunan dapat dievaluasi.
“Saya berharap dapat secara baik kinerja pemda sesuai dengan LKPJ agar dapat memberikan saran dan catatan kepada pemda untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sehingga peningkatan produktivitas masyarakat Manokwari terus meningkat. Selain itu dalam beberapa waktu kedepan DPRD akan melakukan monitoring untuk melihat kegiatan pada setiap OPD,” ujar Bons. (dra)
