MANOKWARI,KLIKPAPUA.com- Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua Barat melaporkan adanya penurunan luas lahan panen padi pada 2021 mencapai 6,42 ribu hektare atau turun 15,27 persen jika dibandingkan dengan luasan panen 2020 sebesar 7,57 hektare.
Kepala BPS Papua Barat Maritje Pattiwaellapia SE, M.Si, menjelaskan, puncak panen padi pada 2021 mengalami pergeseran dibanding 2020. “Puncak panen pada 2021 terjadi pada bulan April yaitu 1,36 ribu hektare, sementara puncak panen 2020 terjadi pada Maret yaitu 1,29 ribu hektare,” kata Maritje saat merilis indikator strategis secara tatap muka terbatas di aula BPS Papua Barat, Jalan Trikora Sowi IV No.99 pada Selasa (1/3/2022).
Sementara itu, luas panen padi Januari 2022 hanya 25,46 hektare dan potensi panen sepanjang Februari hingga April 2022 diperkirakan seluas 2,27 ribu hektare.
“Total luas paneb padi pada subround Januari hingga April tahun ini, diperkirakan mencapai 2,30 ribu hektare, atau turun 0,34 ribu hektare,” terangnya.
Pada 2021, luas panen padi mencapai sekitar 6,41 ribu hektar dengan produksi sebesar 26,93 ribu ton gabah kering giling (GKG).
Jika dikonversikan menjadi beras, maka produksi beras pada 2021 mencapai 16,18 ribu ton luas panen padi pada 2021 mencapai sekitar 6,41 ribu hektar, mengalami penurunan sebanyak 1,16 ribu hektar atau 15,27 persen dibandingkan 2020 yang sebesar 7,57 ribu hektar.
Produksi padi pada 2021 yaitu sebesar 26,93 ribu ton GKG, mengalami kenaikan sebanyak 2,55 ribu ton GKG atau 10, 45 persen dibandingkan 2020 yang sebesar 24,38 ribu ton GKG.
Produksi beras pada 2021 untuk konsumsi pangan penduduk mencapai 16,18 ribu ton, mengalami kenaikan sebanyak 1,53 ribu ton atau 10, 45 persen dibandingkan produksi beras di 2020 yang sebesar 14,65 ribu ton.
“Masalah irigisai, pupuk dan masalah lain sehingga membuat petani enggan menanam dari pada ketersediaan lahan, ini yang perlu didorong dinas terkait, agar petani memiliki semangat untuk menanam,” sebutnya.
Dikatakan Maritje, saat melakukan survei di sejumlah daerah, seperti di dataran Wapramasi dan Kabupaten Manokwari Selatan, sebagian besar mengeluhkan kualitas air.
“Pengalaman saat turun lapangan, petani kebanyakan mengeluhkan maslah air, irigasi. misalnya di sp 10 mengeluhkan irigasi. Hal ini, tidak hanya dinas pertanian, perlu integrasi dari semua pihak,” tutupnya. (dra)
