KLIKPAPUA.COM, MANOKWARI-Bank Indonesia perwakilan Papua Barat menggelar sosialisasi bantuan sosial non tunai kepada pemerintah daerah, koordintor BPNT dan koordinator pendamping PKH, Selasa (9/7/2019) di ruang pertemuan Hotel Mansinam Beach Manokwari.
Kegiatan ini terpusat di dua daerah, Manokwari dan Kota Sorong. Yang berlangsung di Manokwari melibatkan, Kabupaten Manokwari Selatan,Pegunungan Arfak,Fakfak, Kaimana, Teluk Wondama,Teluk Bintuni dan Tambrauw.
Dalam sesi sosialisasi, materi pertama dibawakan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Manokwari, Muhamad Mansyur.
Muhamad Mansyur menjelaskan, bahwa ada 26 komponen yang menjadi tolak ukur penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Yang dilibatkan dalam pemutahiran data,yakni tim Dinsos masing-masing kabupaten dan pendamping distrik.
Yang akan melakukan musyawarah kampung, agar dapat memastikan siapa saja penerima bantuan tunai tersebut. Setelah lewati musyawarah, data tersebut akan dilanjutkan ke tingkat distrik, selanjutnya di verifikasi oleh kabupaten dan provinsi. “Nanti baru Kementrian Sosial mengirim kembali data yang berhak menerima,” jelas Muhamad Mansyur.
Sesuai aturan Kementrian, verifikasi mesti dilakukan empat kali dalam setahun. “Dana tiap bantuan tiap tahun meningkat. Dari 2018 yang nilainya Rp 32 triliun,2019 menjadi 53 triliun. Ini peningkatan yang diberikan Kementrian Sosial,” ungkapnya.
Tujuan program ini sendiri,yakni untuk mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan,memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada KPM. Memberikan ketepatan sasaran dan waktu penerima bantuan pangan bagi KPM. Memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada PKM dalam memenuhi kebutuhan pangan. Mendorong pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (subtainable development goal/SDGs).
Manfaat program BPNT sendiri,dijelaskan, untuk meningkatkan ketahanan pangan di tingkat KPM, sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Meningkatkan transaksi non tunai dalam agenda Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT). Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan, sehingga dapat meningkatkan kemampuan ekonomi yang sejalan dengan Strategi Nasional Keuangan (SNKI). Meningkatkan efisiensi penyaluran bantuan sosial dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha makro dan kecil di bidang perdagangan.
Agar program ini dapat berjalan baik di daerah, Muhamad Mansyur mengingatkan,agar tidak ada yang berurusan dengan hukum,maka perlu diperhatikan adalah tertib administrasi. “ASN sangat lemah. Kesalahan sedikit, bisa kena korupsi. Ada berurusan dengan hukum dan dipecat. Kita tidak mau terjadi seperti itu. Sehingga administrasi harus baik,” tutur Muhamad Mansyur.
Dalam sesi diskusi ini dipandu oleh moderator, Abdul Pusdik Irianto, yang melibatkan semua bank mitra program ini, seperti Bank BNI, BRI, Bank Mandiri dan Bank BTN.
Editor: BUSTAM
