Bahas Inventarisasi Penataan Daerah Pasca Revisi UU Otsus, DPD RI Bertemu Pemprov Papua Barat

0
91
DPD RI bertemu Pemerintah Provinsi Papua Barat, Senin (14/2/2022) di Aston Niu Hotel Manokwari.
MANOKWARI,KLIKPAPUA.com—Rombongan DPD RI bertemu Pemerintah Provinsi Papua Barat, Senin (14/2/2022) di Aston Niu Hotel Manokwari. Pertemuan itu dalam rangka inventarisasi penataan daerah di Papua pasca revisi UU Otsus Papua di Provinsi Papua Barat.
Hadir Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan Wakil Ketua I DPD RI, Anggota DPD RI Dapil Papua Barat Filep Wamafma, Ketua DPR Papua Barat Orgenes Wonggor, Wakil Ketua II MRPB Cirylus Adopak, Wakil Bupati Manokwari, Edi Budoyo, Rektor Unipa Meki Sagrim, dan pimpinan OPD dilingkup Pemprov Papua Barat.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan melaporkan Papua Barat terdiri dari 12 kabupaten 1 kota, 218 distrik, dan 1.742 kampung/desa, 95 kelurahan dengan jumlah 1.154.70 jiwa yang bermukim   di Papua Barat.
“Dengan tingkat kesulitan yang cukup tinggi, namun pemerintah saling bahu membahu membangun di semua bidang, baik pendidikan, kesehatan, infrastruktur serta ekonomi kerakyatan, guna meminimalisasi kesulitan-kesulitan tersebut,” ungkap Gubernur.
Alhasilnya saat ini, khusus untuk infrastruktur jalan sudah terhubung semua ruas jalan dan berdampak positif bagi masyarakat yang ada di daerah terisolir. “Dengan terbukanya semua akses jalan semakin memudahkan warga untuk membawa hasil-hasil pertanian ke wilayah perkotaan untuk dijual, juga mempermudah pengurusan masyarakat dari kampung ke kota,”tandas Dominggus.
“Saya ucapkan selamat datang di Manokwari ibu kota Papua Barat juga kota perdaban di tanah Papua. Dengan demikian kita yang menginjakan kaki di Manokwari diberkati,”ucap Dominggus
Sementara Wakil Ketua I DPD RI Letjen TNI (mar) Nono Sampono menyampaikan apresiasi kepada Pemprov Papua Barat beserta seluruh jajaran yang sudah menerima rombongan DPD RI, terkait upaya melakukan inventarisasi penataan daerah di Papua pasca revisi UU Otsus Papua di Provinsi Papua Barat. Termasuk didalamnya bagaimana menampung saran dan masukan dari pemerintah dan masyarakat Papua Barat.
Berbagai usulan yang disampaikan dalam forum ini, akan ditindaklanjuti kepada pemerintah terkait di pusat. (red)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.