Sekda Papua Barat Nataniel D Mandacan memimpin apel pagi di halaman kantor Gubernur Papua Barat, Senin (31/10/2022). (Foto: Aufrida/klikpapua)
MANOKWARI,KLIKPAPUA.com– Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan hingga saat ini belum diserahkan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sehingga pelaksanaannya belum berjalan.
“APBD Perubahan belum sampai di OPD-OPD, masih berputar-putar di Kementerian, sebab masih menunggu hasil evaluasi Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, diharapkan dalam waktu 3 atau 4 hari sudah bisa diserahkan kepada OPD-OPD,” ujar Sekda Papua Barat, Nataniel D Mandacan saat apel ASN di lingkungan Provinsi Papua Barat, Senin (31/10/2022).
Menurutnya jika sampai hari ini APBD-P belum diserahkan kepada OPD-OPD, bagaimana dengan pertanggung jawaban akhir tahun, pastinya tidak akan tepat waktu. “Dengan keterlambatan ini akan berdampak pada pertanggung jawaban diakhir tahun nanti, kita harus hitung-hitung dulu, kita harus menyurat dulu ke sana untuk menyampaikan, jangan kita menerima segala keadaan seperti ini,” ucapnya.
Secara terpisah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Papua Barat Enos Aronggear mengatakan berkas APBD Perubahan sudah tiga minggu berada di Kementerian. “Kita ikut ketentuan saja, tidak ada yang harus paksakan itu sudah diatur didalam ketentuan perundang-undangan jadi kita tidak bisa melampaui,” tuturnya.
Kepala BPKAD Papua Barat, Enos Aronggear. (Foto: Aufrida/klikpapua)
Dengan adanya keterlambatan APBD-P akan berpengaruh pada rencana kerja pemerintah Provinsi kedepan. “APBD Perubahan ini sudah waktunya di evaluasi sudah harus turun, namun kita harus menghormati saat ini juga pejabat-pejabat terkait yang harus paraf, koordinasi terkait dengan rancangan itu sendiri bukan hanya APBD P sehingga harus teliti dengan baik kepada pimpinan di pusat. Dengan begitu proses kegiatan sendiri di OPD belum bisa berjalan, kita masih menunggu semua itu,” pungkasnya. (aa)
