MANOKWARI,KLIKPAPUA.com- Wakil Gubernur Papua Barat, Mohamad Lakotani memberikan apresiasi kepada TPID Provinsi Papua Barat dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai upaya pengendalian inflasi pada tahun 2021.
“Upaya-upaya yang ada dalam menjalankan program-program kerja TPID secara komprehensif, strategis, dan nyata, kiranya dapat menjadi landasan yang baik dalam kelanjutannya di tahun 2022,” kata Wakil Gubernur Papua Barat Mohamad Lakotani saat membuka secara resmi High Level Meeting TPID di salah satu hotel di Manokwari, Selasa (15/3/2022).
Wakil Gubernur Papua Barat Mohamad Lakotani menginggatkan seluruh TPID Provinsi untuk mempersiapkan laporan dan partisipasinya pada ajang TPID Award 2022, sebagaimana amanat surat Kementerian Dalam Negeri bahwa laporan kinerja TPID 2021 wajib disampaikan paling lambat 18 Maret 2022.
Dalam pelaksanaan program kerja TPID Provinsi Papua Barat, menurutnya,terdapat empat kunci utama pengendalian inflasi yang harus diperhatikan bersama.
Pertama, ketersediaan pasokan. TPID Provinsi Papua Barat bersama instansi/lembaga terkait harus berupaya memastikan bahwa pasokan komoditas bahan pangan pokok strategis dan komoditas lainnya tersedia secara merata dalam jumlah yang cukup di seluruh daerah di Papua Barat.
Kedua, keterjangkauan harga. Setelah bahan pangan tersedia dalam jumlah yang cukup dan merata maka harus memastikan bahwa harga bahan pangan tersebut benar-benar terjangkau oleh masyarakat dengan harga yang wajar.
Ketiga, kelancaran distribusi. dengan distribusi yang lancar, maka arus barang dan jasa akan dapat tersedia secara tepat waktu dan kualitas yang baik. Di samping itu, hal ini penting untuk memastikan agar barang-barang kebutuhan masyarakat di papua barat yang berasal baik dari dalam maupun luar daerah dapat tersedia dengan lancar.
Keempat, TPID Provinsi Papua Barat harus membangun komunikasi yang efektif dengan seluruh pihak dan masyarakat sehingga seluruh program kerja TPID.
Provinsi Papua Barat dapat terlaksana dengan baik. “Dengan begitu, inflasi Papua Barat pada 2022 diharapkan dapat dikendalikan dan berada pada rentang sasaran inflasi 3+1%,” bebernya.
Lebih lanjut Wakil Gubenur mengatakan
rencana dan program kerja sebagaimana tersebut di atas menjadi panduan bagi kita semua sebagaimana peta jalan (roadmap) pengendalian inflasi daerah 2022-2024 yang telah disusun, dan hari ini akan
dipresentasikan.
“Saya mengharapkan TPID tetap bekerja dengan hati sembari memperkuat koordinasi dan konsistensi dalam melaksanakan roadmap inflasi Papua Barat tahun 2022, 2023, hingga 2024 tetap berada dalam rentang sasaran inflasi nasional. Dalam upaya menekan laju inflasi, TPID Provinsi Papua Barat juga harus terus berupaya berperan aktif menyusun langkah-langkah yang efektif melalui koordinasi antara dinas/instansi terkait yang bersinergi untuk menghasilkan kebijakan-kebijakan yang tepat,” harapnya.
Dalam kesempatan itu, Wagub juga berpesan kepada seluruh jajaran pemerintah provinsi, kabupaten/kota serta kementerian/lembaga dan instansi terkait di Papua Barat agar dapat terus meningkatkan upaya pemulihan ekonomi. (aa)
