Penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw. (Foto: Aufrida/klikpapua)
MANOKWARI,KLIKPAPUA.com–Pra Rakerda Bupati/Walikota se- Papua Barat menghasilkan dua buah poin penting yang nantinya akan dibahas pada Raker Bupati/Walikota Se- Papua Barat. Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw mengatakan dua isu yang akan dibahas yakni masalah pendidikan dan RTRW.
“Pra Raker kami hadirkan narasumber dari Unipa Agus Sumule, dimana beliau berbicara tentang pendidikan di Papua Barat, masih banyak anak-anak Papua yang putus sekolah,” ungkap Penjabat Gubernur Papua Barat Drs Paulus Waterpauw saat ditemui wartawan usai mengikuti pelantikan Waket IV DPR-PB di Aston Niu, Jumat (14/10/2022).
Selain itu Pj Gubernur juga menunjuk Agus Sumule sebagai ketua tim percepatan penanganan pendidikan yang didampingi Asisten I Setda Papua Barat Robert Rumbekwan. “Sehingga ketika ada isu atau persoalan kita langsung bentuk tim percepatan yang akan kita dukung dengan anggaran dan lain sebagainya,” ucapnya.
Selain itu masalah Rancangan Tata ruang wilayah (RTRW) yang hari ini pemerintah daerah susah untuk mengembangkan wilayah karena di kungkung oleh Perda Nomor 3 Tahun 2022 yang menetapkan Manokwari sebagai kota konservasi.
“Yang akhirnya hanya 30 persen yang bisa kita pakai di seluruh kabupaten/kota, dan ruang-ruang publik atau kehidupan masyarakat itu mereka sedang berkeberatan, sehingga kami coba untuk mengakomodasi itu,” tandasnya.
Menurutnya saat ini tugas Bupati/ Walikota membuat Rancangan Detail Tata Ruang (RDTR), yang nanti akan dibahas pada Kamis dan Jumat di Sorong.
“RTRW itu akan dihubungkan dengan RDTRnya, sehingga RDTRnya harus diselesaikan oleh Bupati/ Walikota, karena ini merupakan kewajiban mereka,” tandasnya.
Saat ditanya apakah tidak ada gesekan-gesekan dengan Pemerintah Pusat, Pj Gubernur menyampaikan untuk hutan lindung otomatis pasti ada gesekan, tetapi harus bisa diyakinkan.
“Makanya saya selalu bilang keberhasilan pembangunan di tanah Papua dan Papua Barat ini hanya satu jawabannya yaitu bagaimana penyelenggara negara ini berdiri tegak lurus. Artinya tidak berpihak tapi mau melihat kepentingan masyarakat,” pungkasnya. (aa)
