Ketua DPW PKS Papua Barat, Syaiful Maliki Arief. (Foto: ts/klikpapua)
MANOKWARI,KLIKPAPUA.COM–Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) telah berdampak pada kenaikan harga angkutan umum dan kebutuhan pokok di beberapa wilayah, terutama di Papua Barat pasca penetapan pada 3 September 2022 lalu. Hal ini dinilai melukai hati rakyat.
Ketua DPW PKS Papua Barat, Syaiful Maliki Arief menolak adanya kenaikan harga BBM. “Pasca krisis akibat Covid 19 masyarakat mengalami kesulitan dalam pemenuhan aspek ekonomi.Tentu saja kebijakan ini melukai masyarakat kecil. Kita baru saja merasakan krisis akibat covid dan kenaikan harga bahan pokok seperti minyak goreng. Kini harus dihadapkan lagi dengan kenaikan harga-harga akibat kenaikan BBM,” kata Syaiful, Selasa (6/9/2022).
Seperti halnya sikap Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) PKS yang menolak kenaikan harga BBM, PKS Papua Barat juga konsisten dengan keputusan menolak naiknya harga BBM jenis Bio Solar adalah sebesar Rp 6.800 perliter, Pertalite Rp 10.000, Pertamax biasa Rp 14.850, Dexlite Rp 17.750, Pertamax Turbo Rp 14.800 dan Pertamina Dex Rp 17.750.
Menurut Syaiful pemerintah harus menghitung dampak kenaikan BBM bagi masyarakat. “Pemerintah pusat harus menghitung dampak kenaikan harga BBM bagi masyarakat. Bahwa kenaikan harga BBM pasti disertai dengan kenaikan harga transportasi dan harga bahan pokok lainnya,” ungkap Syaiful yang juga sebagai anggota DPR Papua Barat.
Ia juga menambahkan bahwa dengan kenaikan harga BBM kali ini berdampak secara langsung kepada perekonomian masyarakat asli Papua.
“Masyarakat lokal mama-mama Papua pasti ikut merasakan dampak kenaikan BBM dimana ongkos transportasi membawa hasil jualannya ke pasar semakin mahal ditambah lagi daya beli masyarakat yang menurun,” ucapnya.
Syaiful mengungkapkan mama-mama Papua yang membawa dagangan sayur mayur dari perkampungan mengalami dilema saat ini. “Dilemanya mau kasih naik harga jualan nanti tidak ada yang beli, sementara ongkos transportasi dan kebutuhan pokok sudah pada naik,” katanya.
Tidak hanya itu, ia juga menilai bahwa pemberian bantuan langsung tunai tidak bisa menjadi solusi saat ini. “Bahwa dampak kenaikan BBM tidak bisa selesai hanya dengan memberikan BLT ke masyarakat. BLT (Bantuan Langsung Tunai) hanya sementara tapi kenaikan harga akibat naiknya harga BBM permanen,” tegas Syaiful.
Oleh karena itu, Syaiful Maliki Arief berharap pemerintah meninjau ulang keputusan menaikkan harga BBM subsidi kali ini. (ayu/ts)
