Wabup Ismail Tegaskan Jabatan Politik Hak Kesulungan OAP

0
58
Ismail Sirfefa, S.Sos,MH, Wakil Bupati Kaimana

KAIMANA,KLIKPAPUA.COM- “Kami sudah membuka diri untuk semua saudara dari luar bisa hidup berdampingan disini. Di Pemerintahan jabatan-jabatan strategis juga kita berikan, tapi jangan lagi jabatan politik itu diambil. Itu yang perlu saya sampaikan supaya diketahui oleh kita semua”

Demikian penegasan Wakil Bupati Kaimana, Ismail Sirfefa, S.Sos,MH ketika kembali dikonfirmasi terkait kesiapannya bertarung pada Pemilukada Kaimana Tahun 2020.

Orang nomor dua lingkup Pemkab Kaimana ini tegaskan, jabatan politik di Tanah Papua merupakan hak kesulungan Orang Asli Papua (OAP) untuk menjadi tuan di negerinya sendiri.

“2020 saya tetap maju. Masa wakil bupati tidak maju. Kapan kita jadi tuan di negeri sendiri, karena kita tidak mungkin berkesempatan jadi bupati di daerah lain,” ujarnya usai meresmikan Pasar Rakyat Coa, Kamis (17/10/2019).

Menurutnya, ada beberapa hal yang harus disikapi dalam waktu dekat, dimana Presiden menghendaki putra daerah Papua menjadi tuan di negeri sendiri agar tidak terjadi rusuh. Hal ini juga menjadi harapan Gubernur.

“Ada yang perlu disikapi dalam waktu dekat. Presiden akan memanggil kepala daerah. Presiden menghendaki supaya jangan lagi rusuh, untuk Papua diberikan porsi bahwa putra daerah menjadi tuan di negeri sendiri. Itu juga menjadi harapan gubernur dan kita semua juga berharap begitu,” ungkapnya.

Seperti diketahui, nama Ismail Sirfefa sendiri menjadi jarang diperbincangkan dalam setiap diskusi politik masyarakat Kaimana menjelang Pemilukada 2020, karena partai yang dimotorinya yakni PKB pada Pemilu 2019 lalu, tidak berhasil memperoleh kursi di DPRD Kaimana.

Namun siapa sangka, ketika masyarakat menyepelehkannya, sosok ini ternyata telah diam-diam melakukan lobi kepada partai pada level yang lebih tinggi. Bahkan komunikasi dari sejumlah pengurus partai dengan dirinya juga cukup intens.

“Kalau bahas-bahas sosok kandidat hari ini mungkin nama saya hilang dan tidak disebut-sebut di kabupaten. Tetapi dari provinsi ada beberapa partai yang melakukan komunikasi. Saya kira setiap partai punya kewenangan sendiri dan yang namanya rekomendasi pasti turunnya dari pusat,” ungkapnya beberapa waktu lalu.(iw)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.