KLIKPAPUA-– Dinas Sosial Provinsi Papua Barat menggelar Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial, menghadirkan para Kepala Bidang Sosial dari lingkungan Dinas Sosial 13 kabupaten/kota se-Papua Barat.
Kegiatan yang dilaksanakan di Grand Papua Hotel ini dibuka Wakil Bupati Kaimana, Ismail Sirfefa mewakili Gubernur Papua Barat, Rabu (27/3/2019) malam. Kegiatan ini menghadirkan nara sumber dari Kementerian Sosial RI, Bappeda Provinsi Papua Barat, serta Inspektorat Papua Barat.
Wabup dalam sambutannya mengatakan, paradigma baru pemerintahan menghendaki adanya tata kelola pemerintahan yang baik. Salah satu tata kelola pemerintahan yang baik adalah peningkatan kesejahteraan sosial. “Ini menjadi komitmen dan tanggungjawab kita secara kolektif bahwa paradigma baru pemerintahan ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja, tetapi juga menjadi tanggungjawab dari masyarakat sipil,” ungkap Wabup.
Dikatakan pula, permasalah sosial di Papua Barat ini masih cukup banyak. Oleh karenanya, sebagai Aparatur Sipil Negara yang bekerja di bidang sosial, perlu membuat sebuah peta permasalah sosial di daerah masing-masing. Peta dimaksud dibutuhkan untuk bisa mengetahui permasalahan sosial mana yang paling prioritas, untuk selanjutnya melakukan tindakan antisipatif, dalam rangka mendiagnosis permasalahan itu sendiri.
Di tempat yang sama, Gubernur Papua Barat dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Plh. Kepala Dinas Sosial Provinsi Papua Barat, Rusli Momot, A.Md.P mengatakan, rencana pembangunan kesejahteraan sosial yang akan dirumuskan dalam Rakornis diharapkan benar-benar sejalan dengan kebutuhan masyarakat. Gubernur juga minta agar Bappeda dan Dinas Sosial disetiap daerah, dapat memperjuangkan peningkatan alokasi anggaran pembangunan kesejahteraan sosial melalui APBD.
Gubernur lebih jauh mengajak penyelenggara bidang sosial agar mensukseskan program prioritas pembangunan kesejahteraan sosial yakni; program pemberdayaan sosial dengan fokus pada pemberdayaan keluarga fakir miskin dan komunitas adat terpencil; program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial; serta program perlindungan dan jaminan sosial.
“Setiap individu pelaku pembangunan kesejahteraan sosial agar meningkatkan kesadarannya bahwa poenanganan permasalahan sosial adalah suatu ibadah, bukan untuk mendapatkan keuntungan diatas penderitaan orang lain. Untuk itu komitmen, kejujuran dan kerja keras dalam bersikap dan bertindak, berbuat adil dalam memberikan pertolongan, serta profesional merupakan sesuatu yang harus diwujudkan,” pesan gubernur. (iw)
