KAIMANA,KLIKPAPUA.COM- Tahapan lanjutan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2020 telah dimulai. Tahapan ini diawali sosialisasi PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang tahapan program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota Tahun 2020 oleh KPU Kaimana beberapa waktu lalu.
Pelaksanaan Pemilukada sendiri biasanya tidak terlepas dari berbagai persoalan di tengah masyarakat akibat perbedaan pilihan. Untuk mengatasinya dibutuhkan peran maksimal Bawaslu selaku lembaga yang ditugaskan mengawasi jalannya Pilkada.
Harapan ini disampaikan Patrik Furima, salah satu tokoh pemuda Kaimana. Ia berharap, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana untuk masa kepemimpinan lima tahun kedepan, dapat berjalan aman dan lancar, serta terhindar dari konflik sosial yang diakibatkan perbedaan pilihan dan terjadinya kecurangan.
Langkah strategis yang perlu dilakukan untuk meminimalisir kecurangan dan konflik sosial adalah, pihak penyelenggara dalam hal ini Bawaslu diharapkan peka melihat persoalan masyarakat dengan turun ke lapangan untuk memaksimalkan pengawasan. “Yang kami harapkan adalah Bawaslu jangan sekali-kali hanya duduk menunggu laporan dari masyarakat. Sebagai lembaga pengawas, Bawaslu harus turun lapangan, melihat sendiri persoalan dan ambil tindakan penyelesaian. Jangan sampai ada persoalan tapi karena masyarakat tidak melapor, Bawaslu juga diam,” tegas Patrik,” Selasa (30/6/2020).
Ia mencontohkan, beberapa persoalan kecurangan dan money politik yang terjadi pada Pemilu Legislatif waktu lalu, yang dibiarkan tanpa proses hukum. Padahal lanjutnya, kecurangan tersebut sudah dilaporkan, namun tidak ada upaya penyelesaian. “Contoh saat Pileg kemarin, ada banyak kecurangan yang terjadi di lapangan yang dibiarkan tanpa penyelesaian. Kami berharap, di tahun politik kali ini, Bawaslu harus hadir sebagai lembaga yang tidak hanya duduk menunggu laporan di kantor, tetapi turun ke lapangan untuk melihat dan melakukan investigasi,” pungkasnya. (iw)
