FAKFAK,KLIKPAPUA.com– Ketua Komite III DPD RI, Filep Wamafma menyoroti lemahnya pengawasan pendidikan di Papua Barat saat melakukan reses di Kabupaten Fakfak.
Dalam kunjungan tersebut, Senator asal Papua Barat itu menilai dinas teknis di daerah harus menjadi garda terdepan dalam mendukung dan menerjemahkan kebijakan kepala daerah, khususnya di sektor pendidikan.
Menurut Filep, berbagai persoalan pendidikan yang masih terjadi di Papua Barat, seperti rendahnya kualitas literasi peserta didik, ketidakhadiran guru, hingga ketimpangan layanan pendidikan di wilayah terpencil, tidak dapat diselesaikan tanpa pengawasan yang maksimal dari dinas terkait.
“Dinas teknis harus rajin monitoring. Supervisi di sekolah-sekolah harus benar-benar dilakukan secara langsung untuk mendapatkan data valid,” ujar Filep.
Ia mengatakan kepala daerah sebagai jabatan politik membutuhkan dukungan penuh organisasi perangkat daerah (OPD), terutama dinas teknis, dalam memberikan data dan analisis sebelum kebijakan diambil.
“Bupati itu jabatan politik. Karena itu harus didukung oleh dinas teknis yang memiliki kapasitas dan data lapangan untuk memberikan telaah yang tepat dalam pengambilan kebijakan,” katanya.
Filep mencontohkan persoalan guru yang tidak hadir di sekolah selama berbulan-bulan.
Menurutnya, persoalan tersebut harus dievaluasi secara menyeluruh untuk mengetahui akar masalah yang sebenarnya.
“Bisa saja ada problem mendasar, misalnya guru tidak memiliki rumah tinggal yang layak, atau bahkan ada yang tidak memiliki kemampuan mengajar yang memadai. Ini semua harus dievaluasi secara serius,” tegasnya.
Selain pengawasan sekolah, Filep juga menyoroti rendahnya kemampuan literasi peserta didik di Papua Barat.
Ia mengungkapkan persoalan anak yang belum mampu membaca tidak hanya terjadi di tingkat sekolah dasar, tetapi juga ditemukan hingga perguruan tinggi.
“Sekarang mahasiswa yang masuk kampus pun diwajibkan tes membaca. Bahkan ada yang ikut tes polisi tetapi belum bisa membaca. Ini menunjukkan kualitas pendidikan kita sedang mengalami penurunan signifikan,” ujarnya.
Ia menilai persoalan tersebut menunjukkan adanya masalah serius pada pendidikan dasar yang belum tertangani secara maksimal.
Filep juga menyoroti ketimpangan layanan pendidikan di wilayah pegunungan dan daerah terpencil.
Menurutnya, pendekatan birokratis tanpa memahami kondisi riil di lapangan menjadi salah satu penyebab persoalan pendidikan belum terselesaikan.
“Sudah waktunya pimpinan OPD turun langsung ke lapangan, mengumpulkan data valid, lalu merumuskan kebijakan yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” katanya.
Sebagai solusi, Filep mengusulkan pembangunan sekolah berasrama atau boarding school di wilayah terpencil dengan memanfaatkan alokasi dana Otonomi Khusus yang bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) Migas.
Menurut dia, sekolah-sekolah kecil dengan jumlah siswa minim dapat digabungkan dalam satu pusat pendidikan terpadu yang dilengkapi asrama bagi siswa maupun guru.
“Kalau dana ini dikelola dengan baik, kenapa kita tidak membangun boarding school di distrik-distrik yang jauh? Sekolah-sekolah kecil digabungkan menjadi satu, guru-guru ditempatkan dalam satu lokasi, siswa ditampung dalam asrama. Ini jauh lebih efisien dan efektif,” jelasnya.
Ia menambahkan, pemerintah daerah harus memiliki konsep pembangunan pendidikan yang terintegrasi agar berbagai persoalan pendidikan di Papua Barat dapatdiselesaikan secara menyeluruh. (red)
