JAKARTA,KLIKPAPUA.com–Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan efisiensi anggaran yang dimulai pada tahun ini akan dilanjutkan pada 2026. Bahkan pelaksanaan efisiensi yang telah dilakukan tahun ini menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.
“Pasti dilakukan, itu tadi. Jadi kalau mau disampaikan, jawaban saya tegas iya dilakukan,” ujarnya setelah Rapat Paripurna DPR RI Ke-18 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024-2025 di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (20/5/2025).
Sri Mulyani mengatakan, saat ini hingga dua bulan mendatang, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan terus memonitor pelaksanaan efisiensi kementerian dan lembaga (K/L).
Selanjutnya, pemerintah akan memasukkannya dalam draft Rancangan Undang-undang (RUU) APBN 2026 dan Nota Keuangan kepada DPR RI pada Agustus 2025.
“Jadi kinerja dari K/L dan langkah-langkah efisiensi mereka, tentu akan masuk di dalam pertimbangan untuk penyusunan pagu dari anggaran APBN,” ucapnya.
Bendahara negara itu mengungkapkan, efisiensi dilanjutkan pada tahun depan untuk meningkatkan kualitas belanja negara agar setiap rupiah yang dibelanjakan berdampak besar terhadap pemulihan dan transformasi ekonomi.
Pemerintah akan menggunakan anggaran belanja negara untuk mendukung program-program unggulan nasional seperti makan bergizi gratis (MBG), pembangunan sekolah rakyat maupun unggulan, pembangunan lumbung pangan, serta Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih.
Tidak hanya itu, pemerintah juga akan terus menyempurnakan kebijakan subsidi energi dan non-energi agar semakin tepat sasaran. Hal ini sejalan dengan perbaikan akurasi data bagi program perlindungan sosial dan perbaikan mekanisme penyaluran bantuan sosial (bansos).
Kemudian, pemerintah juga akan memperbaiki sinergi dan harmonisasi kebijakan pusat dan daerah untuk meningkatkan kualitas belanja di daerah agar lebih produktif serta perbaikan kualitas layanan publik dan penguatan kemandirian daerah.
“Melalui penguatan kualitas belanja tersebut, belanja negara pada tahun 2026 dialokasikan pada kisaran 14,19 persen hingga 14,75 persen dari PDB,” tutur Sri Mulyani.
Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan pemerintah untuk melakukan efisiensi APBN 2025 dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Dari total efisiensi anggaran pada Inpres tersebut sebesar Rp 306,69 triliun, sebanyak Rp 256,10 triliun berasal dari anggaran belanja K/L, sementara Rp 50,59 triliun berasal dari transfer ke daerah (TKD).(tim)
