Lantik 5 Penjabat Gubernur, Mendagri Amanatkan Jaga Stabilitas Politik, Pemerintahan dan Keamanan
JAKARTA,KLIKPAPUA.com--Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengamanatkan untuk menjaga stabilitas politik, pemerintahan dan keamanan pada pelantikan lima penjabat (Pj.) gubernur, Kamis (12/5/2022). Lima...
Dirjen Polpum Kemendagri Hadiri Kegiatan Bimbingan Teknis Fraksi PDI Perjuangan
JAKARTA,KLIKPAPUA.com--Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) untuk ribuan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) se-Indonesia di Hotel Grand Paragon, Jakarta...
Dukung Swasembada Pangan, Mendagri Minta Pemda Data Kondisi Irigasi di Daerah
JAKARTA,KLIKPAPUA.com- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) mempercepat pendataan kondisi irigasi di daerah untuk mendukung swasembada pangan. Hal ini...
Kemendagri Minta Kepala Daerah Percepat Penyaluran Bansos dari APBD
JAKARTA,KLIKPAPUA.com---Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta kepala daerah mulai dari gubernur hingga bupati/wali kota agar mempercepat penyaluran bantuan sosial (Bansos) dan jaring pengaman sosial yang...
Pertama Kalinya dalam Sejarah, Mendagri Kunjungan Kerja ke Nias
NIAS,KLIKPAPUA.COM - Pertama kalinya dalam sejarah, Menteri Dalam Negeri melakukan kunjungan kerja ke Nias, Provinsi Sumatera Utara.
Menteri Dalam Negeri Prof. H.M. Tito Karnavian, Ph.D...
Sahata Marlen Situngkir Dilantik jadi Kakanwil Kemenkum Papua Barat Gantikan Piet Bukorsyom
JAKARTA,KLIKPAPUA.com--- Sahata Marlen Situngkir resmi menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat usai diambil janji dan dilantik oleh Menteri Hukum RI, Supratman...
Puncak Peringatan HPN 2025 Dimulai dengan Jalan Santai hingga Ikrar Anti Korupsi
PEKANBARU,KLIKPAPUA.com– Hari Pers Nasional (HPN) 2025 dan Ulang Tahun Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) ke-79 di Pekanbaru dimulai dengan serangkaian kegiatan yang penuh makna. Dimulai...
Dewan Pers Optimis MK Menolak Judical Review UU 40 Tahun 1999 Tentang Pers
JAKARTA,KLIKPAPUA.com-- Dewan Pers berharap Mahkamah Konstitusi (MK) menolak judical review atau uji materi Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Permohonan judicial review UU PERS...
