JAKARTA,KLIKPAPUA.COM– Mendagri Prof. H. M. Tito Karnavian, Ph.D., Selasa (7/04/2020) menggelar teleconference bersama seluruh Bupati, Walikota dan Sekretaris Daerah se Indonesia dengan asosiasi dunia usaha seperti Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia), KADIN (Kamar Dagang Indonesia), HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia). Video conference ini juga dihadiri oleh Menteri Pertanian, Menteri Perindustrian, Menteri Sosial, Menteri BUMN, Menteri Perdagangan, Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi dan Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Teleconference bertujuan untuk membangun sinergi tripartit antara Pusat, Daerah dan Dunia Usaha di dalam menyatukan langkah dan gerak dalam mengahadapi krisis Covid-19.
Diskusi difokuskan ke isu strategi menjamin ketersediaan sarana alat kesehatan di daerah yang berhubungan dengan Covid-19 serta ketersediaan kebutuhan mendasar termasuk pangan guna mengantisipasi dampak Covid 19 di seluruh daerah.
“Kami telah melakukan pendataan awal secara bottom-up (dari bawah) jumlah dan jenis kategori kebutuhan alat dan sarana kesehatan untuk penanggulangan Covid 19 di seluruh kabupaten kota Indonesia. Juga kami telah mendata kebutuhan dan ketersediaan sembilan bahan pokok di seluruh daerah,” kata Mendagri memulai diskusi yang menarik tersebut.
Provinsi NTT, misalnya, kekurangan 17 juta liter disinfektan berisi chlorine, sementara, saat ini, Sumsel butuh 250 juta masker biasa dan DIY membutuhkan 3,2 juta buah APD, urai Mendagri memberi contoh kebutuhan daerah alat dan sarana pencegahan covid 19 yang dibutuhkan individu, masyarakat dan rumah sakit rujukan. “Disisi lain, kami juga telah mendata perusahaan nasional dalam negeri dan kapasitas produksi mereka di dalam memenuhi semua kebutuhan tersebut,” lanjutnya .
Sebenarnya, banyak UKM , seperti usaha konfeksi rumahan bisa kita mobilisasi untuk produksi memenuhi APD (Alat Pelindung Diri). “Dengan membangun komunikasi dan tukar menukar data antara asosiasi perusahaan dan pemda, di atas mekanisme demand dan suplay, kami berharap kita dapat mengerahkan semua kekuatan kita untuk mengatasi masalah penaggulangan Covid-19 ini,” ujar Mendagri.
Lewat diskusi teleconference tersebut Mendagri ingin membangun sinergi agar dunia usaha dan pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama di dalam pemenuhan kebutuhan tersebut. “Ide forum diskusi ini sangat cemerlang karena membantu kami memahami jenis dan jumlah serta spesifik daerah yang membutuhkan alkes. Data ini sangat berguna bagi anggota kami untuk keperluan produksi dan distribusinya. Peran dunia usaha melawan Covid 19 dapat menjadi terukur dan maksimal. Terima kasih pak Mendagri atas inisiatif ini,” ujar Mardani Maming, Ketua Hipmi. Hasil pendataan Tim Kemendagri bahwa kebutuhan riil adalah alat kesehatan seperti APD, masker, rubber glown, alkohol, obat-obatan, sanitizer dan sebagainya untuk setiap provinsi di seluruh Indonesia.
Ketua Kamar Dagang Indonesia, Rosan Pekasa Roeslani, mengatakan bahwa industri dan pengusaha Indonesia telah mampu memproduksi semua kebutuhan alat kesehatan yang berkaitan dengan Covid-19 kecuali ventilator atau mesin alat bantu pernafasan yang masih harus diimpor.
Dalam kesempatan itu, Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, berjanji serius akan membantu dengan cepat pelaku usaha untuk mendapatkan berbagai ijin edar, sertifikasi atau ijin alih usaha pabrik yang memproduksi alat kesehatan berhubungan Covid 19.
Dalam diskusi video conference selama 2,5 jam tersebut, Pemerintah pusat dan Daerah perlu memastikan agar jalur produksi dan kelancaran distribusi barang di daerah berlangsung lancar, baik di pelabuhan udara, laut dan darat, kata Roslan. Ini sangat penting untuk kelancaran pergerakan bahan baku dan distribusi produksi, termasuk pangan ke daerah, lanjut Ketua Kadin Periode 2015-2020 ini.
Dalam kesempatan itu Mendagri memberikan arahan ke peserta teleconference bahwa disamping penanggulangan aspek penularan Covid -19 lewat penerapan PSBB, pemerintah juga harus menangani aspek sosial dan ekonomi dampak serangan Covid-19 termasuk menyediakan program jaring pengaman sosial dan bantuan penguatan UKM di saat krisis Covid 19 ini berlangsung. “Diskusi seperti ini perlu dilakukan secara teratur agar sinergi dan kesatuan gerak langkah antara pemerintah khususnya Daerah Kabupaten/ Kota dan dunia usaha, untuk bersatu menghadapi Covid-19,” tutup Mendagri.(rsl)
