MANOKWARI,KLIKPAPUA.com- Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, meresmikan Gedung Kantor dan Rumah Dinas Kantor Perwakilan BI Provinsi Papua Barat di Manokwari, Sabtu (18/4/2026). Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti.
Acara tersebut turut dihadiri Deputi Gubernur BI Aida S. Budiman, Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nausrau, serta Bupati Manokwari Hermus Indou.
Deputi Gubernur BI mengatakan, pembangunan kantor dan rumah dinas terintegrasi ini merupakan yang pertama di Indonesia dan akan menjadi percontohan bagi daerah lain.
Fasilitas tersebut menjadi wujud komitmen BI dalam memperkuat pelayanan serta mendukung pembangunan ekonomi di Papua Barat dan Papua Barat Daya.
“Kantor dan rumah dinas ini merupakan pertama di Indonesia dan akan menjadi percontohan di daerah lain,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pembangunan ini dirancang sebagai pusat transformasi dengan konsep integrasi antara lingkungan kerja modern dan hunian yang mendukung produktivitas pegawai. Selain itu, fasilitas ini juga mengedepankan prinsip ramah lingkungan.
Aida, menambahkan bahwa pembangunan tersebut merupakan hasil sinergi berbagai pihak dalam menghadapi tantangan wilayah.
“Gedung kantor dan rumah dinas ini adalah bukti nyata komitmen Bank Indonesia dalam menghadirkan standar terbaik untuk mendukung pelaksanaan tugas di daerah,” ujarnya.
Menurut Aida, kehadiran fasilitas ini diharapkan dapat mendorong profesionalisme dan inovasi dalam menjawab tantangan ekonomi ke depan.
Sementara itu, Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, menyatakan bahwa peresmian gedung tersebut bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi juga simbol komitmen dan sinergi dalam pembangunan daerah.
“Kami mengapresiasi peran Bank Indonesia yang tidak hanya menghadirkan infrastruktur, tetapi juga menjaga keseimbangan dengan lingkungan, budaya, dan masyarakat setempat,” katanya.
Secara fungsional, kompleks gedung ini akan menjadi pusat kolaborasi kebijakan strategis di wilayah Papua Barat dan sekitarnya.
Kehadiran fasilitas tersebut diharapkan memperkuat peran BI dalam pengendalian inflasi melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), memperluas digitalisasi sistem pembayaran melalui QRIS, serta menjamin ketersediaan uang rupiah yang layak edar hingga ke pelosok melalui Pengelolaan Uang Rupiah (PUR).
Selain itu, gedung ini juga diharapkan menjadi pusat pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar lebih berdaya saing.
Kegiatan peresmian turut dihadiri unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Papua Barat dan Papua Barat Daya, pimpinan instansi vertikal, perbankan, perguruan tinggi, pelaku usaha, serta tokoh masyarakat dan adat. (dra)
