MANOKWARI,KLIKPAPUA.com– Bupati Manokwari, Hermus Indou, memberikan penegasan keras kepada seluruh jajarannya saat menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Tahun Anggaran 2026.
Ia menekankan bahwa tahun ini harus menjadi pembuktian nyata bagi Pemerintah Kabupaten Manokwari dalam menuntaskan program pendidikan dan kesehatan gratis bagi masyarakat.
Bupati Hermus menyatakan bahwa dalam pelaksanaan APBD 2026, hal paling krusial yang harus diwujudkan adalah pemenuhan hak dasar masyarakat tanpa beban biaya.
Ia menegaskan tidak ada lagi alasan bagi perangkat daerah untuk menunda atau tidak memberikan layanan tersebut, mengingat seluruh payung hukum berupa peraturan daerah (Perda) telah dituntaskan.
“Dalam melaksanakan APBD tahun 2026, hal penting yang harus diwujudkan adalah pendidikan dan kesehatan gratis. Ini harus dapat dituntaskan dan diwujudkan kepada masyarakat. Tidak ada alasan untuk hal ini tidak diberikan, Pemda Manokwari harus membuktikan ini untuk masyarakat karena peraturan daerah sudah dituntaskan,” ujar Hermus Indou dengan nada tegas.
Secara khusus, Bupati mengingatkan agar alokasi anggaran pada sektor pendidikan dan kesehatan tidak habis hanya untuk urusan internal birokrasi di kantor.
Ia menginstruksikan agar porsi anggaran lebih besar diarahkan langsung untuk menyentuh kebutuhan publik sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh warga Manokwari.
“Saya minta anggaran pendidikan dan kesehatan jangan lebih banyak memenuhi kebutuhan di kantor. Kita berikan pendidikan dan kesehatan ini untuk masyarakat kita. Kita buktikan bahwa tahun ini tidak ada pungutan untuk masuk sekolah. Jangan ada pungutan liar, jika ada maka kepala sekolahnya akan saya ganti,” tegas Bupati.
Ia memperingatkan para kepala sekolah agar tidak mengelola institusi pendidikan sesuai kemauan pribadi karena sekolah merupakan aset milik pemerintah yang harus tunduk pada aturan pelayanan publik.
“Bagi sekolah yang menahan ijazah murid, kepala sekolahnya harus diganti. Jangan kelola sekolah sesuka hati karena itu milik pemerintah. Kami menjamin uang SPP, uang seragam, dan memastikan guru honorer tidak diberhentikan sehingga mereka tetap mengajar seperti biasa. Mari kita laksanakan tugas ini dengan penuh integritas dan keteguhan untuk menjaga kepercayaan rakyat kepada pemerintahan yang ada,” pungkasnya. (mel)
