MANOKWARI,KLIKPAPUA.com- Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) melaksanakan kegiatan inventarisasi materi pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan di Provinsi Papua Barat.
Kegiatan yang dikoordinatori Ketua Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma, ini melibatkan 24 anggota DPD RI dan berlangsung di kantor Gubernur Papua Barat pada, Kamis (13/11/2025)
Salah satu fokus utama pengawasan adalah evaluasi terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi program strategis nasional pemerintah.
Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, melalui Staf Ahli Gubernur, Marthen Kocu, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan pengawasan tersebut.
Ia menegaskan, program Makan Bergizi Gratis merupakan kebijakan penting untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan.
Menurutnya, program ini sangat relevan di Papua Barat mengingat kondisi geografis dan tantangan pemenuhan gizi yang masih tinggi.
“Kami sangat mengapresiasi kegiatan inventarisasi ini sebagai bentuk pengawasan konstruktif yang akan memberikan masukan berharga bagi perbaikan implementasi program di lapangan,” tambahnya.
Pemerintah Provinsi Papua Barat, kata Marthen, berkomitmen untuk mendukung pelaksanaan program MBG dengan menyiapkan infrastruktur dan koordinasi lintas sektor.
Pemprov juga siap menyampaikan berbagai kendala serta praktik terbaik (best practices) yang telah dilakukan selama ini.
Sementara itu, Ketua Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma, menjelaskan bahwa dari hasil pemantauan lapangan, masih ditemukan sejumlah kendala dalam pelaksanaan program MBG, mulai dari kualitas makanan bergizi, minimnya nilai anggaran, hingga rendahnya pemanfaatan pangan lokal.
“Kita sudah dapat catatan terkait Makan Bergizi Gratis di Kota Sorong dan Manokwari. Masalah utamanya adalah kualitas makanan bergizi dan nilai uangnya yang sangat kecil untuk belanja pangan. Ini tidak maksimal menjawab kebutuhan yang sesungguhnya,” ujar Filep di Kantor Gubernur Papua Barat, Arfai, Manokwari.
Filep menegaskan, kebijakan nasional terkait MBG perlu menyesuaikan kondisi geografis dan ekonomi Papua yang berbeda dengan wilayah lain.
Ia mendorong agar nilai bantuan MBG di Papua lebih tinggi serta penggunaan pangan lokal menjadi prioritas utama.
“Kita harus dorong agar nilai MBG di Papua berbeda dengan wilayah lain. Jangan semua disamaratakan. Selain itu, pangan lokal harus menjadi bahan utama agar program ini juga memberi dampak bagi ekonomi daerah,” ujarnya.
Senator asal Papua Barat itu juga menyoroti perlunya peningkatan fasilitas laboratorium gizi dan tenaga ahli gizi di setiap kabupaten/kota di Papua Barat.
“Seharusnya ada perhatian khusus untuk Papua. Kita harus punya laboratorium dan ahli gizi di setiap daerah. Makan bergizi tidak boleh hanya dilihat dari menu, tapi mutu gizinya juga harus terjamin,” katanya.
Lebih lanjut, Filep mengingatkan pentingnya perhatian serius terhadap isu gizi dan kesehatan anak-anak Papua sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di wilayah timur Indonesia.
“Kalau kunjungan kerja berbicara tentang energi atau sumber daya alam, responsnya luar biasa. Tapi kalau tentang pendidikan dan kesehatan, termasuk makanan bergizi, seolah kurang menarik. Padahal dua sektor ini adalah fondasi pembangunan manusia,” tegasnya.
Filep berharap hasil pengawasan ini dapat menjadi bahan evaluasi bersama antara DPD RI dan pemerintah daerah untuk memperbaiki pelaksanaan program kesehatan nasional di Papua Barat.
Ia juga membuka ruang tindak lanjut dengan memanggil kepala daerah dan dinas teknis ke Jakarta guna memberikan masukan lebih komprehensif.
“Mudah-mudahan ke depan Pemerintah Provinsi bisa melakukan evaluasi agar kami di DPD RI mendapat masukan yang lebih lengkap. Kami juga menyampaikan apresiasi atas sambutan yang telah disampaikan oleh pemerintah daerah,” tutupnya. (rls)
