BINTUNI,KLIKPAPUA.com- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Teluk Bintuni bersama masyarakat adat setempat merumuskan sejumlah rekomendasi dalam diskusi persiapan kawasan industri di Distrik Sumuri.
Forum ini menjadi ruang bersama untuk menyatukan pandangan pemerintah, investor, dan pemilik hak ulayat agar pembangunan kawasan industri berjalan sesuai harapan.
Ketua Dewan Adat Papua (DAP) Wilayah III Papua, Yan Kamisopa, menegaskan masyarakat Distrik Sumuri sudah siap mendukung dengan menyediakan lahan.
Namun ia menekankan agar perusahaan yang berinvestasi di Teluk Bintuni benar-benar berkantor di daerah ini, bukan di luar daerah.
“Warga sudah siap. Tapi kami minta kantor perusahaan berdiri di Teluk Bintuni, bukan di tempat lain,” ujarnya.
Hal senada disampaikan pemuda Moskona, Musa Orocomna. Ia menekankan pentingnya memastikan manfaat kawasan industri benar-benar dirasakan masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat.
“Investor yang masuk harus merekrut tenaga kerja lokal, khususnya orang asli tujuh suku. Selama ini perusahaan lebih banyak mengutamakan tenaga kerja dari luar, sehingga orang Bintuni sulit mendapat pekerjaan,” ungkapnya.
Musa juga berharap hasil pertanian lokal bisa diserap oleh investor. Menurutnya, investasi besar seharusnya mampu memberi nilai tambah nyata bagi masyarakat.
“Kita punya perusahaan besar, tapi lapangan kerja masih terbatas. Infrastruktur seperti bandara dan pelabuhan juga belum memadai,” tambahnya.
Plt Sekda Teluk Bintuni, Frans Awak, mengatakan sinergi dan kolaborasi diperlukan dalam menyiapkan kawasan industri.
“Pembangunan kawasan industri bukan pekerjaan mudah. Ada banyak hal yang harus disiapkan, mulai dari lahan, infrastruktur dasar, regulasi, hingga penerimaan masyarakat adat,” jelasnya.
Asisten I Setda Provinsi Papua Barat, Syors Albert Marini, menegaskan Kawasan Industri Bintuni (KIB) merupakan proyek strategis nasional sebagaimana tertuang dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN.
Ia menambahkan, kehadiran KIB diharapkan memberi dampak luas, mulai dari peningkatan nilai tambah komoditas lokal melalui hilirisasi, pembukaan lapangan kerja, peningkatan PAD, pembangunan infrastruktur dasar, hingga kepastian hukum hak masyarakat adat.
Kepala Dinas PTSP Papua Barat, Godlief Apono, menyebut forum ini menjadi langkah awal membangun kembali komunikasi dengan berbagai pihak.
“Rekomendasi forum ini akan kami sampaikan ke gubernur untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan instansi masing-masing,” tandasnya. (red)
