MANOKWARI,KLIKPAPUA.COM- Bendahara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Penatausahaan dan laporan keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD), di Manokwari, Rabu (6/11/2019).
Sesuai siaran pers Humas dan Protokoler Setda Teluk Bintuni, kegiatan dibuka oleh Sekda Teluk Bintuni Gustaf Manuputty, mewakili Bupati Petrus Kasihiw.
Ketua Panitia Bimtek, Yohanis Asmorom, mengatakan, sasaran kegiatan pelatihan ini adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mempunyai tugas dan fungsi utama sebagai penatausaha dan pengelola keuangan OPD dan semua staf ASN ataupun honor yang bekerja pada Bagian/Bidang di maksud.
Pembiayaan dan anggaran pelatihan ini berdasarkan DPA BPKAD selaku penyelenggara kegiatan dan DPA masing masing OPD sebagai peserta dalam program peningkatan kapasitas aparatur kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis.
“Kegiatan ini kata Yohanis Asmorom, dilaksanakan selama 3 hari, terhitung mulai tanggal 6 8 November 2018, sedangkan target jumlah peserta kegiatan kurang lebih 130 orang keterwakilan dari masing masing OPD dan Distrik, kata Yohanis Asmorom.
Sementara sambutan Bupati yang dibacakan Sekda Gustaf Manuputty menyampaikan bahwa, sesuai PP Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelola keuangan daerah, yang dimaksud dengan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan kekayaan dan hak daerah.
“Salah satu pengertian administrasi keuangan adalah pengelolaan yang meliputi seluruh aktivitas yang berkaitan dengan keuangan untuk mencapai tujuan organisasi,” katanya.
Dikatakan keberadaan administrasi keuangan pun menjadi salah satu hal yang mutlak ada dalam sebuah organisasi, karena setiap organisasi pasti memiliki sumber keuangan berikut dengan alokasinya, Sehingga administrasi keuangan pasti dibutuhkan. Dengan adanya administrasi keuangan yang baik, maka akan tercipta suasana kerja yang lebih nyaman serta produktif, juga akan mendorong terciptanya sistem keuangan yang lebih baik.
Berdasarkan latar belakang inilah, maka terselengaranya tata pemerintahan yang dimulai dari pengelolaan keuangan yang baik, dimulai dari proses perencanaan, pengunaan dan pertangungjawaban yang dapat dikelola secara ekonomis, efektif dan efesien serta berdasarkan prinsip prinsip transparansi dan akuntabilitas.
“Oleh karenaya, Bimtek ini diharapkan makin terwujudnya pemerintahan yang bersih dan tata kelola keuangan yang baik (clean governance and good governance). Pemerintah yang bersih dan tata kelola yang baik merupakan kunci kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, yang salah satunya dapat dicapai melalui prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam menghasilkan pertangungjawaban keuangan yang disusun secara akurat,” katanya lagi.
Hal yang perlu disadari kata Sekda, OPD yang mengikuti Bimtek ini yaitu, OPD sebagai salah satu entitas pelaporan keuangan daerah merupakan bagian dari entitas LKPD yang sangat mempengaruhi pemberian opini BPK RI terhadap kecukupan pengungkapan keuangan, sehingga dengan ketaatan kita terhadap pengelolaan keuangan yang sesuai ketentuan, diharapkan mampu meningkatkan nilai audit hasil pemeriksaan yang lebih baik.
“Dengan pelaporan pengelolaan keuangan yang sesuai ketentuan, saya berharap Kabupaten Teluk Bintuni terus mempertahankan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI,” harapnya.
Ia menambahkan, Bimtek ini juga mampu meningkatkan kapasitas, kompetensi, profesionalitas aparatur pengelolaan keuangan daerah dalam menjalankan peran dan fungsinya, sehingga kinerja pengelolaan dan penatausahaan keuangan senantiasa konsisten sesuai ketentuan yang berlaku.
“Saya juga mengimbau agar Bimtek ini hendaknya dimanfaatkan dengan sebaik baiknya sehingga sekembalinya saudara saudara ke unit kerja masing masing, saudara sudah memiliki kemampuan dan segera meningkatkan kinerja serta selalu konsisten dengan tata kelola keuangan yang baik dan benar,” ujar Sekda. (at)
