MANOKWARI,KLIKPAPUA.com- Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua Barat melalui bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) serta bidang Pidana Khusus (Pidsus) berhasil menyelamatkan dan memulihkan keuangan negara senilai Rp 437,2 miliar sepanjang tahun 2024.
Hal ini disampaikan Kepala Kejati (Kajati) Papua Barat, Muhammad Syarifuddin, dalam konferensi pers di Kantor Kejati Papua Barat, Selasa (11/2/2025).
“Sepanjang tahun 2024, Kejati Papua Barat telah melakukan penyelamatan keuangan negara sebesar Rp 115,9 miliar melalui bidang Datun,” ujar Kajati Syarifuddin.
Kajati menjelaskan, bidang Datun sepanjang 2024 telah melaksanakan empat nota kesepahaman (MoU), empat bantuan hukum litigasi, 12 layanan hukum, serta satu bantuan hukum nonlitigasi berupa negosiasi.
Sementara itu, lima Kejaksaan Negeri (Kejari) di wilayah Papua Barat, yaitu Kejari Manokwari, Sorong, Fakfak, Kaimana, dan Teluk Bintuni, turut berkontribusi dengan menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp 298,1 miliar serta memulihkan keuangan negara sebesar Rp 20,6 miliar.
“Untuk Kejari jajaran, bidang Datun telah melakukan 33 MoU, 12 bantuan hukum litigasi, 113 layanan hukum, serta 111 bantuan hukum nonlitigasi (negosiasi) dan 17 pertimbangan hukum. Dari berbagai upaya tersebut, berhasil dilakukan penyelamatan serta pemulihan keuangan negara,” jelasnya.
Prestasi ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak, termasuk penghargaan atas keberhasilan Kejati Papua Barat dalam melakukan pendampingan hukum dalam penyelamatan aset PT Pelindo Regional 4.
“Kami juga menerima penghargaan atas penyelesaian gugatan perdata terkait tanah PT Pertamina di Fakfak serta perkara gugatan perdata tanah kantor UPT Dinas Kelautan Papua Barat,” tambahnya.
Dengan capaian tersebut, total penyelamatan dan pemulihan keuangan negara oleh Kejati Papua Barat sepanjang 2024 mencapai Rp 437.279.423.897. (mel)
