Bupati Manokwari Selatan Markus Waran. (Foto: Andi/klikpapua)
MANSEL,KLIKPAPUA.com–Bupati Manokwari Selatan Markus Waran memimpin pertemuan dalam rangka launching program dan kegiatan dalam penerimaan alokasi Otsus (otonomi khusus) tahun 2022 dan pengusulan Otsus 2023, yang berlangsung di ruang rapat Bupati, Rabu (8/6/2022)
Usai pertemuan, Bupati Markus Waran menuturkan, khusus untuk dana Otsus, saat ini masih masa transisi, ada beberapa nomenklatur yang perlu dilakukan penyesuaian.
“Tadi sudah dilakukan launching program, sehingga nanti mereka usul di luar dari pada dana-dana lain seperti dana DAK (Dana Alokasi Khusus) dan tentunya DAU (Dana Alokasi Umum) akan lari ke pembangunan kantor Bupati,” ujar Bupati Waran.
Terkait launching program Otsus, menurutnya, sudah bisa diusulkan dari masing-masing OPD (Organiasi Perangkat Daerah) untuk tahun 2023. Dimana semua OPD tercover, tidak ada yang terkecuali, karena semua melayani masyarakat. “Khususnya OAP (Orang Asli Papua), jadi semua masuk,” katanya.
Lanjut Bupati Waran mengatakan, nanti akan diusulkan dalam bentuk program, dan di pusat ada tim verifikator dari Kementerian Keuangan dan Bappenas. Jadi misalnya ada program tidak konek dengan nomenklaturnya, maka dengan sendirinya tidak akan terjawab.
“Nanti ada beberapa kegiatan program akan dijawab oleh DTI (Dana Tambahan Infrastruktur), dimana prioritas utama perhubungan dan infrastruktur dasar lainnya, konektifitas antar kampung dan kota, air bersih, infrastruktur jalan dan jembatan. Khusus di Manokwari Selatan kita arahkan untuk mendukung zail Teluk Cenderawasih,” ujarnya.
Beberapa icon yang akan dipersiapan dalam rangka Zail Teluk Cenderawasih, seperti Tahura Mangrove dan Tahura Hutan Lindung di Momiwaren dan sekitarnya. Kemudian di Oransbari sekitarnya. “Kita harus persiapkan terutama akses ke sana, untuk menjadi objek dalam rangka membentuk Zail Teluk Cenderawasih,” ungkapnya.
Selanjutnya. Gunung Botak akan dibuatkan beberapa tambatan untuk mendukung pinggiran pantai, ada beberapa titik lainnya perlu ditambah seperti di Taman Pramuka. “Pendidikan dan kesehatan masih tetap prioritas utama dalam Otsus, baik fisik maupun pengembangan SDM. Setelah itu baru infrastruktur khusus untuk DTI. Kalau untuk otsus reguler melalui kampung,” jelasnya.
Sebelumnya, DTI hanya ada di pusat melalui balai dan provinsi, kabupaten tidak mengelolah DTI, namun dengan adanya UU Otsus 21 Tahun 2022 anggaran dana Otsus sudah 50 persen di serahkan ke kabupaten dan kota.
“Kita berharap kedepan jangan 50, kalau boleh 100 persen, karena masyarakat ada di kabupaten dan kota, kalau provinsi mungkin ada di administrasi untuk nantinya melakukan monitoring baik eksekutif maupun legislatif,” harapnya.
Sebab, menurutnya, infrastruktur di kabupaten kota masih banyak yang belum terbenahi dan terbangun. “Ini khusus untuk DTI, sehingga kita bisa gunakan dari situ. Karena kalau kita harap dana DAU sudah masuk di gaji dan tunjangan serta lain-lain,” katanya.
Oleh karena itu, diharapkan Otsus DTI ini bisa melalui program-program tersebut, karena anggarannya tersebar di semua OPD, tergantung sesuai potensinya. (eap)
