JAKARTA,KLIKPAPUA.com— Kantor Staf Presiden RI mendorong Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk lebih aktif melakukan monitoring realisasi belanja barang/jasa di seluruh instansi pemerintah. Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Edy Priyono menyampaikan ini, di gedung Bina Graha Jakarta, Senin (28/3).
“Sesuai arahan bapak Presiden yakni memaksimalkan produk dalam negeri benar-benar dilaksanakan, KSP akan mengawal dan mendorong Kemenkeu dan LKPP dapat secara aktif memonitor realisasi anggaran belanja barang/jasa di seluruh instansi pemerintah,” kata Edy.
Selain itu, ujar Edy, Kantor Staf Presiden juga akan memastikan Kementerian, Lembaga, dan BUMN untuk memenuhi ketentuan alokasi produk koperasi dan UMKM sebesar minimal 40 persen dari keseluruhan jumlah pengadaan barang/jasa. Sebab, sambung dia, per Maret 2022 target alokasi 40 persen tersebut belum tercapai.
“Diharapkan seiring waktu nanti pengawasan dapat diperketat untuk memastikan target tersebut bisa terpenuhi,” tutur Edy.
Menurutnya, sebenarnya banyak unit produksi di Indonesia yang masuk dalam kategori UMKM, yang mampu memenuhi kebutuhan atas barang-barang K/L atau BUMN. Tinggal bagaimana bisa melakukan matching antara supply dan demand domestik tersebut.
Edy menilai, kementerian/lembaga, Pemda, serta BUMN/BUMD harus cerdas dalam mencari, memilih, dan memilah produk hasil karya anak bangsa. “Harus pro-aktif, tidak boleh hanya menunggu,” tegasnya.
Di sisi lain, imbuh Edy, Kementerian Koperasi dan UMKM beserta stakeholdernya harus meningkatkan kapasitas dan kualitas produksi UMKM. Sehingga dapat memenuhi tuntutan pengguna dan cukup kompetitif. Ia menekankan jangan sampai pengguna harus membeli dengan harga jauh lebih mahal, kualitas kurang memadai, dan ketersediaan pasokan yang tidak menentu.
Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengungkapkan kejengkelaannya karena pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintah masih diisi oleh barang-barang impor. Presiden Joko Widodo menyampaikan itu, dalam acara Pengarahan tentang Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia pada Jumat (25/3).
“Jika impor dilakukan untuk barang-barang seperti mesin yang belum bisa kita hasilkan sendiri tentu bisa dimengerti. Nah ini tidak, jadi sangat beralasan sekali kejengkelan bapak Presiden,” pungkas Edy.(rls)
