Rapat koordinasi optimalisasi kapal tol laut di Pelabuhan Kaimana, Kamis (24/3/2022).
KAIMANA,KLIKPAPUA.com–Kejaksaan Negeri Kaimana memberikan peringatan keras (warning) kepada para pengguna jasa maupun pihak pengelola tol laut agar benar-benar taat pada aturan yang berlaku.
Penegasan ini disampaikan Ketua Satuan Tugas Anti Mafia Pelabuhan Kejaksaan Negeri Kaimana, Adhi Satyo Wicaksono, SH saat menghadiri rapat koordinasi optimalisasi kapal tol laut di Pelabuhan Kaimana, Kamis (24/3/2022).
Disebutkan, dalam program tol laut, ada dana subsidi yang diberikan oleh Pemerintah. Meskipun dana subsidi itu dikelola oleh pusat, namun semua stakeholder yang terlibat dalam kegiatan tol laut termasuk di tingkat daerah, harus dapat bekerja sesuai ketentuan yang berlaku.
“Karena kami bagian dari Satgas Anti Mafia Pelabuhan, di tol laut ini ada dana subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Meskipun subsidi itu hanya antar pimpinan di pusat dengan operator yang ada di pusat, ada baiknya kami menyampaikan untuk semua stakeholder yang terlibat dalam pelaksanaan tol laut ini agar bekerja secara maksimal sesuai aturan yang sudah ditetapkan,” ingatnya.
Lebih lanjut, Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kaimana ini juga mengingatkan para pengusaha pemilik komoditas agar pengiriman komoditas disesuaikan dengan aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah.
“Kami juga meminta pengusaha yang mempunyai komoditi di Kaimana agar menyesuaikan barang-barang apa yang bisa dikirim sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Ini juga tentu tidak terlepas dari peran serta Dinas Perdagangan sehingga semua dapat berjalan sesuai aturan yang ada,” tegasnya.
Selain itu, Ketua Satgas Anti Mafia Pelabuhan juga meminta Penyelenggara Pelabuhan Kaimana agar memberikan pelayanan yang baik dan mengingatkan para penggguna jasa agar patuh membayar retribusi.
“Hal-hal lain yang mungkin perlu diperhatikan juga adalah kepatuhan dalam pembayaran retribusi ataupun biaya-biaya yang timbul di pelabuhan karena kami di Satgas ini dimintai tolong untuk meningkatkan PNPB,” tutupnya.(iw)
