FGD Rencana Pengembangan Bandara Gusintey Snomeba Anggi
PEGAF,KLIKPAPUA.COM- Belasan rumah warga di Kampung Snomeba akan terdampak oleh adanya proyek pengembangan Bandara Gusintey Snomeba. Hal ini diungkapkan oleh Kepala unit Banglan Bandara UPBU Rendani Wellem A. Marisan, saat menjadi narasumber dalam FGD Rencana Pembangunan Bandara Gusintey Snomeba, di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Pegaf, Distrik Anggi, Senin (18/5/2020).
Menurut Marisan, sesuai dengan masterplan pembangunan, Bandara Gusintey Snomeba Anggi membutuhkan lahan seluas 38 hektar. Itu artinya pemerintah daerah kabupaten pegaf harus mengosongkan lahan seluas itu, untuk kepentingan pembangunan bandara yang di janjikan oleh presiden Jokowi saat berkunjung ke daerah ini pada Oktober 2019 lalu. “Kode referensi bandara adalah nomor 3, yang memiliki landasan pacu dari 1200 meter sampai 1800 meter. Dan memiliki lebar 150 meter,” ungkap Marisan.
Adanya rencana tersebut, kata Marisan, akan berdampak pada belasan rumah warga yang berada di sisi timur runway. Selain rumah, pembangunan bandara juga akan berdampak pada kebun dan kuburan yang berada di sisi timur dan barat runway.
Ditempat yang sama Bupati Kabupaten Pegaf Yosias Saroy mengatakan, pemerintah daerah tidak bisa mengambil langkah sepihak dalam rencana pembangunan tersebut.
Menurutnya, pemerintah daerah akan membuka ruang dengan masyarakat yang terdampak, agar pembangunan bandara Gusintey Snomeba dapat berjalan lancar. “Pasti kita akan duduk bersama dengan semua pemilik hak ulayat yang ada disitu, karena semua memiliki rumah, pekarangan, kebun dan juga ada kuburan. Ini yang harus kita duduk bersama semua dengan warga di seputar Bandara Gusintey Snomeba,” ungkapnya.
Mantan Ketua DPRD Manokwari ini mengungkapkan, rencana relokasi rumah akan menjadi beban pada anggaran daerah. Namun Yosias menegaskan, pemerintah daerah akan berusaha agar pembangunan bandara tetap berjalan sesuai dengan rencana.”Memang akan jadi beban lagi daerah mempunyai kemampuan keuangan terbatas, tapi karena ini merupakan program prioritas sesuai dengan program presiden, pemerintah daerah akan berusaha keras untuk itu. Kalau masyarakat memang mau pindah dari tempat itu, pemerintah harus menyiapkan lahan, rumah dan kebun,” pungkasnya.
Sebagai informasi, turut hadir dalam acara FGD tersebut Bupati Pegaf Yosias Saroy, Wakil Bupati Pegaf Marinus Mandacan, Sekda Ever Dowansiba, beberapa pejabat di ruang lingkup pemerintah daerah, beberapa anggota DPRD Pegaf, Kapolsek Anggi Ipda Lukas Rosihol dan perwakilan masyarakat pemilik hak ulayat. (rsl/bm)
