Peningkatan Kinerja Pengelolaan APBN untuk Optimalisasi Pelaksanaan Anggaran

0

 

JAYAPURA,KLIKPAPUA.com–Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Papua membuka kegiatan Peningkatan Kinerja Pengelolaan APBN di Hotel Mercure Jayapura, Rabu (17/5/2023). Acara ini dihadiri oleh seluruh UPT KLHK Regional Papua.

Dalam paparan  Inspektur Wilayah III Inspektorat Jenderal KLHK, Moh Noor Andi Kusumah ST., MSc mengatakan,“Dalam rangka perwujudan tata kelola APBN yang efektif, efisien, dan kredibel, diperlukan strategi dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara”. Andi melanjutkan bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan tahun anggaran 2022 ditemukan kelemahan dalam bidang keuangan pada satuan kerja daerah lingkup provinsi Papua yang dikelompokkan dalam tiga hal antara lain: Kelemahan Penatausahaan Barang Milik Negara, Kelemahan Administrasi pengelolaan keuangan, Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai hingga kelebihan pembayaran suatu pekerjaan. Beliau menegaskan bahwa satuan kerja harus melakukan evaluasi secara berkala terhadap sistem pengelolaan keuangan pemerintah dan melakukan perbaikan berkelanjutan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.

Pemateri dari   Kanwil Direktorat Jenderal Anggaran  Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua yaitu Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Mohammad Arief Barata menyampaikan bahwa Peraturan Dirjen Perbendaharaan tentang Petunjuk Teknis Penilaian IKPA Kementerian Lembaga bertujuan untuk mendorong terwujudnya belanja berkualitas melalui akselerasi belanja dan pencapaian output dan peningkatan kualitas dan disiplin pengelolaan fiskal melalui monev kinerja PA yang berkesinambungan. Arief juga menjelaskan bahwa untuk meningkatkan optimalisasi IKPA diperlukan strategi antara lain mereviu rencana kegiatan secara periodik dan prognosis penyerapan anggaran serta menyusun rencana penarikan dana masing-masing jenis belanja.

“Strategi optimalisasi lain yaitu mengajukan revisi halaman III DIPA sebelum batas akhir cut off RPD triwulanan dalam rangka penilaian IKPA dan melakukan pengendalian pencairan anggaran sesuai RPD,” jelas Arief saat pemaparan. (rls)





Komentar Anda

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.