BINTUNI,KLIKPAPUA.com—Dalam kesempatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Indonesia Ke-76, Ketua KNPI Teluk Bintuni Kenny Kindewara mengatakan, masih ada hal penting yang perlu diperhatikan pemerintah untuk pembangunan di Teluk Bintuni.
Salah satunya adalah pembukaan akses jalan darat menuju Distrik Moskona Timur dan Moskona Utara. Sampai saat ini kedua distrik tersebut masih terisolir, karena belum bisa ditembus jalur darat, melainkan hanya bisa ditempuh melalui jalur udara dengan menggunakan pesawat.
“Bupati punya pemerintahan sekarang sudah bagus sudah ada pembangunan berjalan, hanya saja Saya sebagai ketua KNPI menyampaikan agar pemerintah melihat transportasi dan jalan yang ada di Distrik-distrik khususnya Moskona Timur dan Moskona Utara yang sampai sekarang masih pakai pesawat,” kata Kenny usai Upacara HUT RI ke-76 di kantor Bupati SP 3, Selasa (17/8/2021).
Kenny Berharap, dengan adanya kehadiran Staf Khusus Presiden RI, Billy Mambrasar, mungkin kondisi ini bisa disampaikan, agar pemerintah pusat dapat mengetahui kondisi dua distrik terisolir di Teluk Bintuni ini. “Dengan adanya Billy Mambrasar ke Bintuni ini, mungkin bisa menyampaikan ke pemerintah pusat, supaya kita tidak hanya mengharapkan APBD saja, melainkan ada loby-loby khusus ke pusat supaya transportasi ini bisa membaik” ujar Kenny.
Kenny mengungkapkan, KNPI siap mengkritisi pemerintah untuk memberikan masukan, terutama dalam hal pembangunan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, Billy Mambrasar yang sempat memberikan sambutannya usai pelaksanaan Upacara Bendera mengungkapkan, kedatangannya ke Teluk Bintuni secara Khusus di Utus oleh Presiden untuk memerhatikan kondisi pembangunan di kota Penghasil Gas ini.
“Kabupaten Teluk Bintuni menjadi kabupaten yang saya kunjungi karena sesuai instruksi presiden, ini menjadi salah satu kabupaten yang harus kita perioritas kan pembangunannya, karena secara nasional kabupaten ini akan menjadi desain kawasan ekonomi khusus dan kawasan Industri” katanya. Harapannya, Teluk Bintuni bisa mendorong perubahan, bukan hanya provinsi Papua Barat namun juga Indonesia. (dr)