Usai Mendapat Penjelasan, Segel Kantor Dikpora Teluk Bintuni Dibuka

0
201
Segel palang pintu Kantor Dinas Pendidikan Olahraga dan Pemuda Teluk Bintuni dibuka Selasa (15/3/2022).
BINTUNI,KLIKPAPUA.com—Terkait aksi puluhan tenaga guru, PGRI dan sejumlah pegawai Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga pada Senin (14/3/2022).
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Teluk Bintuni, Drs.Albertus Anofa, Selasa (15/3/2022) menggelar pertemuan bersama 50 perwakilan di gedung pertemuan Dikpora di KM 7, Kampung Wesiri, Distrik Bintuni, Selasa (15/3/2022). Turut hadir Asisten III Setda Teluk Bintuni, Izaac Laukoun, SH.MH.
Dalam pertemuan itu, Kadin Dikpora menjelaskan, terkait pengesahan SK panitia, menjadi kewenangan Bupati Teluk Bintuni, akan tetapi pihaknya akan berupaya membantu, sehingga secepatnya dapat terselesaikan. Menyoal realisasi BOP tahap I 2022,  kepastian BOP tahap IV 2021, dijelaskan, karena adanya perubahan sistem, sehingga mengalami keterlambatan. Soal pembayaran gaji guru kontrak selama tiga bulan (Oktober, November, Desember 2021), pihaknya sudah berupaya  dan akan berkordinasi agar secepatnya terbayarkan.
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Teluk Bintuni, Drs.Albertus Anofa melakukan pertemuan bersama 50 perwakilan guru di gedung pertemuan Dikpora di KM 7, Kampung Wesiri, Distrik Bintuni, Selasa (15/3/2022).
Asisten III Setda Teluk Bintuni, Izaac Laukoun, SH.MH mengatakan, kehadirannya untuk mendengar masukan dari semua, agar dapat diketahui tidak dari satu sisi saja. “Persoalan ini tidak usah kita terbebani, pasti segala bentuk persoalan pasti ada jalan keluar, yang penting mari kita duduk sama-sama dengan kepala dingin,” harapnya.
Kabid Pendidikan Non Formal, Agus Mency mengatakan, kehadiranya untuk mendengarkan penjelasan terkait pengesahan SK panitia dan kejelasan realisasi BOP tahap I 2022, kepastian BOP tahap IV 2021 dan gaji guru kontrak.
Ketua PGRI Teluk Bintuni Simon Kambya  mengatakan, aksi kemarin  terkait penyegelan kantor Dikpora adalah bentuk protes kepada pemerintah daerah. “Kami harapkan gaji para guru kontrak secepatnya terbayarkan,” tegasnya.
Yarkohok Staff Pendidikan Non Formal mengatakan, para guru kontrak harus mengetahui apa yang menghambat honor mereka, sehingga belum mereka belum menerimanya. “Jangan sesudah ada masalah.  pemerintah baru turun tangan, seharusnya  mari kita duduk sama-sama  terkait masalah ini, sehingga kami bisa memberikan penjelasan,” tuturnya.
Asisten III  Izaac Laukoun menyampaikan sebagai tenaga pendidik harusnya memberikan contoh, bukanya mengajari yang tidak benar. “Jadi jangan pengungkapan kekecewaan seperti ini (pemalangan kantor), bagaimana pekerjaan mau bagus, kita harus mensyukuri apa yang sudah menjadi pekerjaan kita,” ucap Izaac.
Ia mengaku termasuk dalam Tim TAPD, keterlambatan APBD karena adanya perubahan sistem SIMDA ke SIPD, dan adanya Pandemi Covid-19 yang sampai sekarang belum selesai, menjadikan semua dana anggaran menjadi terpotong menjadi 50% dari anggaran semula.
“Jadi semua terhambat untuk pembayaran. Serta dalam penyusunan data dari Bapeda dan Dinas Keuangan Teluk Bintuni. Sampai dengan hari ini untuk Kabupaten Teluk Bintuni sudah ada no registrasi dari Provinsi Papua Barat, sehingga Dana APBD Teluk Bintuni sudah bisa dicairkan dana, sehingga ada kemungkinan minggu depan DPA sudah bisa dicairkan dari tiap-tiap OPD,” kata Izaac.
Dan Izaac juga meminta tidak terjadi penumpukan tenaga pendidik, harus di bagi merata, jangan menumpuk di suatu tempat saja dengan alasan keluarga, akhirnya timbul ketimpangan tenaga pendidik di sekolah.
“Tidak ada lagi kebijakan kebijakan  yang mengurangi hak-hak dari pegawai pendidik, untuk pembangunan saya tekankan lagi kepada Kepala Dinas seharusnya adanya Covid-19 ini justru yang harus diambil kebijakan itu untuk masalah pembangunan yang direcofusing, bukan malah yang hak mereka, akhirnya timbul seperti sekarang ini palang sana sini,” jelas Izaac.
Kadin Dikpora Drs.Albertus Anofa menyampaikan, guru kontrak yang sudah tidak masuk P3K agar jangan terus mencoba, karena nantinya pada tahun 2023 tidak ada lagi tenaga honorer. “Kami dari Dinas Pendidikan akan berusaha membantu rekan-rekan Guru Honorer,dan yang masih berstatus CPNS agar segera di angkat menjadi PNS, karena untuk tenaga guru untuk Teluk Bintuni masih kurang sekali tenaga pendidik,” ujarnya.
Setelah pelaksanaan rapat seluruh peserta membuka segel palang pintu Kantor Dinas Pendidikan Olahraga dan Pemuda yang di saksikan langsung Izaac Laukoun, SH.MH, Asisten III Setda Teluk Bintuni dan  Kadin Dikpora Drs.Albertus Anofa. (dr)
 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.