BINTUNI,KLIKPAPUA.com — Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024.
Kegiatan dilaksanakan di Aula Kantor Bappelitbangda, Komplek Perkantoran Bupati Teluk Bintuni, SP 3, Distrik Manimeri, Kamis (13/4/2023).
Dalam sambutan Bupati Teluk Bintuni Petrus Kasihiw, yang dibacakan oleh Asisten II, I. G. Putu Suratna, mengatakan Musrenbang RKPD didalmnya memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu satu tahun, yang disusun berpedoman kepada rencana kerja pemerintah, rencana kerja provinsi, dan program prioritas pemerintah pusat, isu strategis nasional, pelayanan dasar, visi dan misi pembangunan serta program kepala daerah.
“Saat ini kita sedang menjalani tahun ke 2, periode RPJMD tahun 2021 – 2026, saya menaruh harapan yang sangat besar pada pelaksanaan Musrenbang hari ini, agar dapat benar – benar dilaksanakan dengan serius, sehingga apa yang direncanakan dapat terlaksana tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Teluk Bintuni yang Damai, Maju, Produktif, dan Berdaya Saing,” katanya.
Kesepakatan Musrenbang ini selain sebagai bahan penyusunan dokumen RKPD Tahun 2024, juga merupakan bahan usulan kegiatan pada Musrenbang tingkat provinsi dan pusat. Untuk itu, Bupati menekankan ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian bersama.
Pada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, ada beberapa yakni meningkatkan IPM dengan berkoordinasi dengan pusat, provinsi dan stakeholder terkait. Meningkatkan pelayanan kesehatan, menurunkan angka kemiskinan, menurunkan tingkat pengangguran, meningkatkan kemandirian desa, meningkatkan kerjasama peran perguruan tinggi dalam penelitian dan pengembangan daerah.
Selanjutnya bidang ekonomi dan sumber daya alam, Bupati menekankan pemulihan ekonomi melalui pemberdayaan UMKM dan Koperasi. Meningkatkan produktivitas pertanian, pengembangan destinasi wisata, menjaga stabilitas harga dan ketersediaan kebutuhan bahan pokok masyarakat, pengembangan kawasan industri dan kemudahan berinvestasi.
“Bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah, yakni infrastruktur jalan poros yang melayani aktivitas ekonomi masyarakat, jalan pendukung kawasan industri, infrastruktur dasar masyarakat penyediaan air bersih dan perbaikan RTLH, penguatan perencanaan, infrastruktur dan SDM untuk pencegahan dan penanggulang bencana,” katanya lagi. (dr)
